Vonis Setnov Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa, Ini Kata Pengamat Hukum

Pantau.com - Hakim menjatuhkan vonis hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta kepada terdakwa kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP Setya Novanto.

Pengamat Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menilai vonis yang dijatuhkan terhadap mantan Ketua DPR RI itu termasuk hal wajar.

"Saya kira hal yang biasa seperti itu tergantung bagaimana hakim berkeyakinan berdasarkan fakta-fakta yang ditampilkan dalam persidangan. Memang kalau bedanya cuma satu tahun itu menurut saya tidak drastis sih," ujar Bivitri saat dihubungi Pantau.com, Selasa (24/4/2018).

Baca juga: Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara

Vonis hakim yang berbeda dengan tuntutan Jaksa, kata Bivitri, biasa terjadi di dalam proses persidangan yang ada di negara ini.

"Bahwa sering kali memang hakim tidak memutuskan sebagaimana persis yang diinginkan oleh Jaksa, itu standar saja nanti tinggal kita lihat aja apakah akan ada banding atau enggak. Ada kecenderungan kalau sekarang mereka banding langsung ke Mahkamah Agung kalau keberatan dan bisa jadi dapat hakim yang keras bisa ditambah hukumannya, jadi kita lihat nanti saja seperti apa," ujarnya.

Seperti diketahui, hukuman yang diterima oleh mantan Ketua Umum Partai Golkar itu lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa KPK, yang menuntut 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dengan subsider 6 bulan kurungan penjara.

"Mengadili menyatakan Setya Novanto terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Setya Novanto selama 15 tahun pidana denda Rp500 juta apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan 3 bulan," ujar Ketua Majelis Hakim Yanto di Pengadilan Tipikor Jakarta.