Forgot Password Register

5 Trik Sri Mulyani Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Atas 5 Persen

5 Trik Sri Mulyani Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Atas 5 Persen Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Pantau.com/Ratih Prastika)

Pantau.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa jika Indonesia menginginkan pertumbuhan di atas 5 persen, Indonesia perlu menciptakan iklim investasi yang baik. 

Hal itu, disampaikannya di sela-sela Spring Meeting IMF-WBG 2019 saat melakukan pertemuan dengan Pelajar Indonesia di Amerika pada Selasa, (11 Maret 2019) di Columbia University, New York.

"Jika Indonesia menginginkan pertumbuhan di atas 5 persen, Indonesia perlu menciptakan iklim investasi yang baik," jelasnya dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan RI.

Baca juga: Adu Gengsi Program Capres: Single Identity Number vs Multi Kartu

Menurutnya, hal ini perlu kombinasi kebijakan seperti mengurai hambatan infrastruktur seperti pembangunan jalan, transportasi, pembangkit tenaga listrik, terkait hub seperti pelabuhan dan bandara serta koneksi internet untuk ekonomi digital dan revolusi industri 4.0.

"Indonesia selalu dilihat sebagai negara yang prospektif namun banyak hambatan seperti infrastruktur. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengatasi isu tersebut seperti membangun jalan, transportasi, pembangkit tenaga listrik, terkait hub seperti pelabuhan dan bandara serta koneksi internet untuk ekonomi digital dan revolusi industri 4.0," paparnya.

Selanjutnya, iklim investasi yang baik harus didukung peraturan. Pemerintah telah mensimplifikasi prosedur investasi dengan One Single Submission sehingga investor tidak perlu mendatangi berbagai Kementerian/Lembaga baik di Pusat atau Pemerintah Daerah untuk mengurus perizinan.

Baca juga: Brexit Ditunda 6 Bulan, IMF: Beri Waktu Bagi Agen-agen Ekonomi

Kemudian, isu Sumber Daya Manusia (SDM). Indonesia memiliki banyak tenaga kerja, namun untuk mendapatkan yang terlatih dan terdidik sangat terbatas di Indonesia. Kapasitas mereka belum optimal.

Ada juga dukungan, reformasi birokrasi institusi publik yang perlu terus dilakukan termasuk area yudisial dan memperoleh kepastian hukum. Kementerian Keuangan telah melakukan reformasi birokrasi sejak lama, namun lembaga yudisial masih banyak yang belum melakukannya atau baru saja memulai di tahap awal.  

Terakhir adalah di bidang fiskal, Pemerintah memberikan insentif pajak dan insentif belanja. Insentif pajak contohnya tax holiday, tax allowance, exemption import, tax free import duty. Pada insentif belanja, contohnya mendorong belanja pada sektor-sektor tertentu, menciptakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk area efisiensi produksi. 

Share :
Komentar :

Terkait

Read More