Forgot Password Register

69 Regulasi Pendaftaran Bisnis Legal Buat Investor 'Malas'

69 Regulasi Pendaftaran Bisnis Legal Buat Investor 'Malas' Ilustrasi (Pixabay)

Pantau.com - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengharapkan peluncuran Online Single Submission (OSS) dapat efektif untuk meningkatkan kemudahan berinvestasi dengan menyederhanakan regulasi pendaftaran untuk berinvestasi di Tanah Air.

Peneliti CIPS, Novani Karina Saputri mengatakan penerapan OSS seharusnya efektif untuk memotong jalur birokrasi terkait perizinan.

Menurutnya, birokrasi yang panjang menghabiskan banyak waktu dan biaya seringkali dikeluhkan oleh para investor, baik dalam maupun luar negeri.

Baca juga: Menilik Pewaris Gurita Bisnis Chairul Tanjung

Saat ini, lanjutnya, ada 69 regulasi untuk pendaftaran menjadi bisnis legal, yang masih diikuti dengan adanya izin bangunan, izin gangguan (masih diberlakukan di beberapa daerah). Hal ini berdampak pada minat investor di awal untuk membuka bisnis di Indonesia.

"Hasil penelitian kami menunjukkan, seharusnya ada dokumen yang digabung dan ditiadakan dalam proses pengurusan perizinan. Penyederhanaan ini akan menghemat waktu juga menghemat biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha. Hal ini akan berdampak positif pada peringkat kemudahan berinvestasi di Indonesia dan juga iklim usaha itu sendiri," jelas Novani.

Hasil penelitian tersebut merekomendasikan beberapa hal, seperti diperlukan adanya penggabungan antara Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Hal ini dikarenakan kedua dokumen ini memiliki karakteristik yang sama sehingga dapat digabungkan menjadi satu jenis dokumen.

Selain itu, ujar dia, penerbitan SIUP dan TDP secara bersamaan seharusnya tidak lebih lama dari tiga hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Baca juga: Bukan Qatar, Ternyata Ini Negara Terkaya di Dunia

Namun, meskipun Peraturan Menteri menjelaskan pembentukan SIUP dan TDP dilaksanakan secara daring dan secara bersamaan melalui layanan terintegrasi satu pintu, implementasi nyata di area tersebut menunjukkan bahwa untuk mendapatkan SIUP, pelaku harus terlebih dahulu menyelesaikan TDP.

"Hal ini terjadi karena peraturan daerah masih menafsirkan dua jenis dokumen ini sebagai dua dokumen terpisah. Hasil analisis regulasi diketahui bahwa sebenarnya ada kesamaan duplikasi pernyataan dalam pengelolaan SIUP dan TDP. Selain itu, ada esensi informasi yang disampaikan dalam dokumen-dokumen yang identik, yaitu tentang informasi perusahaan," jelasnya.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More