Forgot Password Register

Headlines

Alasan Demokrat Ingin Pasangkan JK dan AHY di Pilpres 2019

Bendera Demokrat (Foto: Pantau.com/Fery Heryadi) Bendera Demokrat (Foto: Pantau.com/Fery Heryadi)

Pantau.com - Wacana dipasangkannya Jusuf Kalla (JK) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai capres dan cawapres terus bergulir seiring rencana Demokrat yang ingin membentuk poros baru di pilpres mendatang. 

"JK-AHY sudah didengungkan teman-teman di bawah. Selanjutnya ada survei kecil-kecilan soal poros ketiga, kebanyakan menuliskan JK-AHY," kata Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari dalam acara diskusi di Warung Daun, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/7/2018).

Baca juga: 90 Persen Partai Demokrat Usung JK dan Bentuk Poros Baru

Imelda bercerita JK adalah sosok berpengalaman yang turut membantu Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada periode 2004-2009. Hal itulah yang membuat Demokrat percaya JK mampu menciptakan warna baru dalam pertarungan pilpres nanti. Meski putusan ini belum final.

"Koalisi Kerakyatan untuk memberikan harapan pernah bersama SBY pernah konflik 2003 dan 2004. Sama-sama mendukung rekonsiliasi Aceh membantu Pak SBY 2004-2009 membantu mendukungnya," paparnya.

Imelda dan Demokrat meyakini poros alternatif atau Koalisi Kerakyatan yang tengah digaungkan SBY mampu menghadirkan pilihan lain kepada rakyat dan baik bagi kemajuan demokrasi.

"Tapi kami percaya Koalisi Kerakyatan, poros ketiga bisa menjadi pilihan alternatif. Karena ketika ada dua pilihan yang lurus maka masyarakat kebanyakan memilih poros ketiga," ujarnya. 

Baca juga: Demokrat Makin Yakin Usung JK-AHY di Pilpres 2019

Meski begitu, Imelda belum dapat memastikan pihaknya akan berkoalisi dengan partai yang mana. Namun ia memastikan hingga kini Demokrat masih terus berkomunikasi dengan beberapa para elite partai.

"Dengan siapa berkoalisi nantikan tanggal mainnya," tutur Imelda.

Jika nantinya gugatan Presidential Threshold atau ambang batas pencapresan disetujui Mahkamah Konstitusi, maka tidak menutup kemungkinan Demokrat bisa mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.

"Nanti MK menggolkan Presidential Threshold yang diperjuangkan para tokoh aktivis, politik Indonesia akan berubah untuk menghilangkan sikap soal koalisi," katanya.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More