Pantau Flash
Fakhri Husaini Bantah Pamit dari Timnas U-19
Bom Mobil Terjang Demonstrasi Anti Pemerintah di Irak, 4 Orang Tewas
Menangi Perang Saudara, Ginting ke Final Hong Kong Open 2019
Hasil Kualifikasi MotoGP Valencia 2019: Quartararo Kalahkan Marquez
Polda Sumut Tetap 18 Tersangka dalam Serangan Bomber di Polrestabes Medan

Analisis Fahri Hamzah: Jokowi Setujui RUU KPK karena Merasa 'Terganggu'

Headline
Analisis Fahri Hamzah: Jokowi Setujui RUU KPK karena Merasa 'Terganggu' Fahri Hamzah. (foto: Instagram/@fahrihamzah)

Pantau.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memaparkan pandangan dan analisisnya di balik keputusan Presiden Joko Widodo menyetujui revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. 

Fahri mengaku tidak kaget dengan keputusan itu karena menurutnya, Jokowi merasa gerakan KPK terlalu mengganggu kinerja pemerintah.

"Usulan revisi UU KPK meskipun ada tekanan kuat dari elemen masyarakat sipil, tapi Presiden Jokowi tetap pada keputusannya menyetujui revisi," kata Fahri Hamzah melalui pesan suara, di Jakarta, Selasa (17/9/2019). 

"Presiden Jokowi merasa KPK sudah membuat gangguan," lanjutnya.

Fahri menyebut, sejak awal pemerintahan Jokowi, KPK telah diberi kepercayaan terlalu jauh. Perasaan "diganggu" KPK itu makin memuncak dari sebuah proses panjang sejak awal masa pemerintahannya pada Oktober 2014 hingga akhirnya menyetujui RUU KPK.

"Saya merasa bahwa ini sudah menjadi akumulasi," kata Fahri.

"Saya ingin menyampaikan sedikit cerita yang mungkin orang tidak mengalami, tetapi saya merasakan ada kekagetan dari Pemerintah dan juga partai-partai politik, termasuk juga Presiden Jokowi," lanjutnya.

Baca juga: Fahri Hamzah Akui Ruang Sidang Kosong dalam Rapat Paripurna UU KPK

Pemerintahan Presiden Jokowi, kata Fahri, dimulai dengan meminta pertimbangan KPK untuk menyeleksi calon menteri. Suatu tindakan yang sebenarnya tidak ada dalam undang-undang.

Menurut dia, kalau Presiden harus mendapatkan masukan tentang pejabat-pejabat yang diangkat, sebenarnya dia punya mekanisme, baik sistem intelijen maupun lembaga-lembaga penasihat yang dapat memberikan masukan kepadanya. 

"Tapi di awal sekali, penyusunan menteri kabinet itu dipercayakan kepada KPK. Apa yang dilakukan KPK itu luar biasa, dalam pengertian terlalu maju," katanya.

Fahri menyatakan, ketika itu dirinya sudah mengkritik saat KPK mencoret nama-nama orang dengan stabilo warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Dalam artian, warna hijau boleh dilantik, warna kuning tidak boleh karena akan menjadi tersangka dalam enam bulan, kemudian warna merah jangan dilantik karena akan tersangka dalam sebulan. 

"Adanya nama-nama yang dicoret, sehingga sejumlah nama kandas di KPK," katanya.

Setelahnya, menurut Fahri, KPK justru semakin berlebihan. 

Puncaknya ketika Presiden Jokowi dan Sekretariat Negara telah memutuskan nama Budi Gunawan untuk menjadi calon Kapolri dan dikirimkan ke DPR RI, tiba-tiba ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK terkait penerimaan hadiah atau janji.

"Paripurna DPR RI waktu itu yang menyetujui Budi Gunawan menjadi Kapolri seperti tawar, karena di bawah keputusan KPK yang menetapkan menjadi tersangka," katanya.

Baca juga: UU KPK Disahkan, Bagaimana Status Pegawai KPK?

Budi Gunawan ketika itu melawan dengan melakukan praperadilan di lembaga yudikatif dan menang. 

"Jadi Budi Gunawan itu menang di eksekutif, menang di legislatif, dan menang di judikatif. Namun, KPK terus menggunakan masyarakat sipil, LSM, termasuk media, untuk menyerang keputusan tiga lembaga negara, tiga cabang kekuasaan eksekutif, legislatif. dan judikatif itu. Apa yang terjadi, Budi Gunawan terlempar, dia tidak jadi dilantik," katanya.

Namun, ketika Presiden Joko Widodo mencalonkan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN, kata dia, tidak ada yang protes, semuanya diam-diam saja. 

"KPK itu membunuh karier orang dengan seenaknya, tanpa argumen, dan itu mengganggu kerja Pemerintah, termasuk mengganggu kerja Presiden," katanya.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Lilis Varwati
Category
Nasional

Berita Terkait: