Pantau Flash
Teror Ular Kobra Mulai Masuk Apartemen Cengkareng
Menhan Prabowo Kunjungi China Bahas Kelanjutan Kerja Sama Pertahanan
Jokowi Dijadwalkan Akan Lakukan Kunjungan ke Ibu kota Baru Besok
Draft Omnibus Law Perpajakan Akan Diserahkan Pekan Ini
Puan: Omnibus Law Akan Dibahas di 2020

Anggaran Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Diklaim Lebih Fleksibel

Anggaran Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Diklaim Lebih Fleksibel Kereta LRT Jakarta (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadila)

Pantau.com - Saat ini, anggaran pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) semakin fleksibel untuk mempermudah proses pendanaan tanah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur PSN. 

Seperti sobat Pantau tahu, sebelumnya kasus anggaran pembebasan lahan kerap menjadi masalah disetiap instansi. Namun, Direktur LMAN Rahayu Puspasari tegas memastikan bahwa terobosan pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.100/PMK.06/2019 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). PMK ini menyempurnakan PMK No.21/PMK.06/2017.

"PMK Nomor 100/PMK.06/2019 ini hadir pertama, memperkenalkan skema yang lebih fleksibel karena dalam skema ini kita mengakomodir perkembangan yang ada di lapangan kemudian melakukan penyesuaian. Apa yang disesuaikan? Fleksibilitas penggunaan dananya," jelasnya dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga: Diserang Isu Bangkrut di Sosial Media, Bank Mandiri Angkat Bicara

Ada beberapa fleksibilitas pengadaan tanah PSN oleh LMAN yang dimuat dalam PMK No.100/PMK.06/2019. Pertama, fleksibilitas ini dapat memfasilitasi perubahan komposisi dana proyek PSN.

"Pertama, fleksibilitas ini mengakomodir perubahan komposisi dana sepanjang dia (proyek) ada dalam prioritas," tuturnya. 

Kedua, pengunaan dana yang sudah dicairkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke LMAN dapat dilakukan perubahan komposisi dan perubahan alokasi antar proyek namun harus sesuai dengan Daftar Prioritas Pendanaan Tanah bagi PSN (project list tahunan). 

"Kedua, perubahan alokasi antarproject tetapi sifatnya lebih ke project yang ditunda, tidak jadi, yang ini lebih dahulu. Jadi, ada pergeseran prioritas project. Tapi dua-duanya harus sudah ada dalam project list kita, data prioritas, baru bisa dilakukan," terangnya.

Baca juga: Alasan Keadilan, Uni Eropa Berlakukan Pajak Impor Biodiesel dari Indonesia

Lebih lanjut, ketika dana dari rekening Kas Umum Negara ditransfer ke rekening LMAN, LMAN menjadi pihak yang akan mengelola dana ini untuk sebaik-baik efektifitas pelaksanaan pengelolaan pendanaan lahan tadi. Jadi, tadi perubahan komposisi, kedua perubahan alokasi antar project.

Ketiga, penggunaan dana dapat dilakukan lintas tahun anggaran, dimana sebelumnya hal ini tidak memungkinkan untuk dilakukan, atau harus diusulkan kembali dalam penyusunan APBN tahun berikutnya.  

"Ketiga, pengunaan dana lintas tahun anggaran. Umumnya skema konvensional berupa belanja modal kalau sudah beda tahun anggaran, ini tidak boleh," pungkasnya.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Nani Suherni
Category
Ekonomi