Pantau Flash
Alex Marquez Resmi Bergabung dengan Sang Kakak di Repsol Honda
DPRD DKI: Anies Tak Pernah Berjanji Jika Tidak Lakukan Penggusuran
Menteri BUMN Pangkas Deputi Kementerian Jadi 3
Marquez Persembahkan Treble Crown untuk Lorenzo
Sesmenpora: Tidak Mungkin Indonesia Juara Umum Sea Games

Anggota Komisi III Soroti Diskriminasi Napi Ditangani KPK

Headline
Anggota Komisi III Soroti Diskriminasi Napi Ditangani KPK Anggota Komisi III Arsul Sani (kanan) (Foto: Antara)

Pantau.com - Anggota Komisi III di DPR RI, Arsul Sani menyoroti terjadinya diskriminasi hak pemberian remisi dan hak cuti bagi narapidana yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan narapidana yang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan.

Bahkan Arsul memberikan perumpamaan soal itu dengan mengutip salah satu bait lagu karya Bona Paputungan yang menyindir terpidana Gayus Tambunan karena masih dibolehkan berpelesiran ke luar negeri.

"Lucunya di negeri ini, hukuman bisa dibeli," kata Arsul mengutip lagu berjudul "Andai Ku Gayus Tambunan".

"Ada terpidana yang sudah berkelakuan baik, sudah membayar uang denda, uang pengganti, tapi karena dia perkaranya dari KPK. KPK tidak mau memberikan rekomendasi meskipun syaratnya sudah dipenuhi," ujar Arsul di Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Baca Juga: Tok! RUU Pemasyarakatan Ditunda untuk Disahkan dalam Paripurna

Arsul mengatakan, diskriminasi tidak boleh lagi terjadi. Pasalnya, menurut keputusan hakim, narapidana harus membayar uang pengganti berjumlah sekian miliar. Kemudian juga dikenakan uang denda berjumlah sekian ratus juta. Lalu dia berkelakuan baik. Maka seharusnya narapidana tersebut harus memperoleh hak untuk remisi serta hak-hak lainnya.

Untuk itulah, komisi III merevisi aturan pasal 10 dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan. Hal itu untuk mencegah adanya perasaan terdiskriminasi antartahanan di Lembaga Pemasyarakatan.

"Dia itu berhak hak remisi serta hak-hak lain sebagai narapidana," ungkapnya.

Arsul tidak membedakan meski tindakan kejahatan yang dibuat narapidana tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Sekjen PPP itu mengatakan, pemberian diferensiasi pada kejahatan luar biasa korupsi tidak boleh membuat terjadinya diskriminasi terhadap hak yang diperoleh setiap narapidana. Tetapi diferensiasi seharusnya dilakukan pada bentuk vonis yang diberikan hakim.

Ia mengatakan masyarakat yang ingin memberi diferensiasi agar mendesak Mahkamah Agung untuk menjatuhkan vonis yang terlalu ringan pada terdakwa kasus korupsi.

Namun, Arsul juga tidak membenarkan kalau seorang hakim boleh diintervensi dalam memberikan vonis atas dasar kemarahan atau karena mengikuti selera masyarakat.

"Tidak boleh hakim memberikan vonis atas dasar marah atau dengan mengikuti selera masyarakat. Kan harus memperhatikan keadilan," tuturnya.

Ia pun mencontohkan, dengan pasal 55 ayat 1e dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebut orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana.

Baca Juga: Soal Gelandangan Bisa Dipenjara, Yasonna: Kenapa Baru Ribut Sekarang?

"Masa orang seperti ini mau dijatuhi hukuman bertahun-tahun. Dia korupsi dalam pengertian hukum, tapi pengertian awam enggak. Karena dia dapat persenan juga enggak," ujarnya.

Arsul mengatakan pembuatan revisi UU Pemasyarakatan itu untuk mengakomodir orang-orang yang tak sengaja terlibat dalam kasus korupsi tadi.

Lebih lanjut menurutnya, itu bukan menjadi satu-satunya alasan karena kasus tersebut bukan kasus yang marak terjadi dalam pemidanaan tersangka kasus korupsi.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Bagaskara Isdiansyah
Category
Nasional

Berita Terkait: