Pantau Flash
Intake Manifold Plastik Diketahui Meleleh, Volvo Tarik 507.353 Kendaraan
Bima Sakti Tetapkan 23 Pemain Isi Skuad Garuda Asia di Piala AFF U-15
BNPB Sebut Tujuh Provinsi Ini Terdampak Kekeringan
KPK Benarkan Pemprov Papua Belum Berhentikan ASN Terlibat Korupsi
Atletik Juara Umum ASEAN Schools Games 2019

AS Anggap Konten Kebencian di Internet Adalah Kebebasan Berekspresi

AS Anggap Konten Kebencian di Internet Adalah Kebebasan Berekspresi Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron memimpin upaya sejumlah negara melarang penggunaan internet untuk menyebarkan ekstrimisme dan kebencian. (Foto: AP/Yoan Valat via ABC News)

Pantau.com - Amerika Serikat tidak mendukung upaya sejumlah negara yang ingin menghentikan penyebaran kebencian dan ekstrimisme lewat internet, dengan alasan untuk menghormati kebebasan berekspresi.

Melansir ABC News, Kamis (16/5/2019), pemerintahan Presiden Donald Trump menolak pertemuan para pemimpin dunia dan perusahaan teknologi yang digagas oleh Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern di Paris, Rabu, 15 Mei 2019.

Di Prancis, Presiden Emmanuel Macron menjamu PM Ardern; PM Inggris, Theresa May; PM Kanada, Justin Trudeau, serta para pemimpin lainnya, menyatakan dukungannya untuk inisiatif yang diberi nama "Christchurch Call", sesuai dengan nama kota di Selandia Baru, tempat teroris asal Australia menembaki puluhan jamaah di sebuah masjid pada 15 Maret lalu, yang juga menewaskan satu warga Indonesia.

Pelakunya saat itu sempat menyiarkan aksinya secara langsung di akun Facebook.

Negara-negara yang berkumpul juga mendorong kalangan media menerapkan standar etika dalam memberitakan peristiwa teroris online, agar tidak semakin memperkuat pesan-pesan teroris. Namun, inisiatif ini tidak bersifat mengikat dan kembali ke masing-masing negara atau perusahaan bagaimana akan menerapkannya.

Baca juga: Ini Kebijakan 'Satu-Pukulan' Facebook Antisipasi Live Brutal

"Pada dasarnya hal itu mendorong kita semua membangun internet yang lebih manusiawi, yang tidak dapat disalahgunakan oleh teroris untuk tujuan kebencian," kata PM Ardern.

Australia, Jerman, Jepang, Belanda, Spanyol, India, dan Swedia mengatakan mendukung inisiatif ini. Begitu pula raksasa teknologi di Amerika Serikat, seperti Microsoft, Alphabet's Google dan platform videonya YouTube, serta Amazon.

Namun Gedung Putih mengatakan saat ini tidak dalam posisi untuk bergabung, meski menambahkan, "kami mendukung tujuan keseluruhan yang tercermin dalam seruan itu". Presiden Macron tetap menanggapi positif sikap Gedung Putih.

"Kami akan berupaya keras sehingga ada komitmen konkret dan formal, saya menilai positif pernyataan pemerintah AS bahwa mereka sepakat dengan tujuan bersama ini," katanya.

Kebijakan baru Facebook


Pembantaian jamaah masjid di Christchurch memicu perdebatan mengenai siapa yang harus bertanggungjawab mengatasi perilaku ekstrimisme online. (Foto: ABC News/Jarrod Fankhauser)

Sementara itu, Facebook mengumumkan langkah sementara memblokir akun-akun yang melanggar aturan menyiarkan video secara langsung.

Facebook mengatakan pihaknya menerapkan kebijakan "sekali pukul" untuk penggunaan Facebook Live. Mereka yang melanggar aturan akan dibatasi aksesnya untuk membuat siaran langsung untuk sementara. Perusahaan ini tidak menyebutkan pelanggaran seperti apa yang akan kena larangan atau berapa lama penangguhan berlangsung.

Seorang jurubicara Facebook memberikan contoh, pelaku teror di Christchurch tidak mungkin lagi menggunakan Facebook Live menurut aturan baru ini.

Baca juga: Reaksi PM Selandia Baru Tak Sengaja Lihat Video Teror Christchurch

Facebook mendapat kritikan beberapa tahun terakhir terkait konten-konten ujaran kebencian, pelanggaran privasi, dan dominasinya di media sosial.

PM Ardern menyebut perubahan aturan Facebook itu sebagai langkah yang baik dan menunjukkan "Christchurch Call" kini mulai diterapkan.

Facebook berjanji membiayai penelitian di tiga universitas mengenai teknik mendeteksi media yang dimanipulasi. Sistem Facebook kesulitan menemukannya saat terjadi serangan di Christchurch.

PM Ardern menyatakan Facebook yang lambat menghapus video serangan itu, membuat munculnya video yang telah diedit dan dimanipulasi. Akibatnya, banyak pengguna medsos termasuk dirinya, yang sempat melihat video pembantaian itu.

Share this Post:
Tim Pantau
Editor
Nani Suherni
Penulis
Noor Pratiwi
Category
Internasional

Berita Terkait: