Forgot Password Register

Awas! Ini Aturan Baru Membawa Uang Kertas Asing, Ada Sanksi Lho...

Dolar Amerika. (Foto: Setkab) Dolar Amerika. (Foto: Setkab)

Pantau.com  Bank Indonesia (BI) menetapkan pemberian denda hingga Rp300 juta, bagi individu atau korporasi, tidak berizin yang membawa uang kertas asing (UKA) lintas pabean dengan nilai paling sedikit atau setara Rp1 miliar.

Demikian disebutkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/2/PBI/2018 mengenai pembawaan Uang Kertas Asing (UKA) ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia.

Sebelum aturan itu terbit, Bank Sentral hanya mencegah pembawaan uang kertas asing dengan nilai setara atau melebihi Rp1 miliar, oleh individu atau korporasi yang tidak memiliki izin dan persetujuan.

"Aturan yang baru diharapkan akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum (law enforcement) terhadap pelanggaran ketentuan pembawaan UKA," kata Kepala Departemen Komunikasi BI, Agusman, kemarin.

Baca juga: Ini Lho Syarat Minimal Investasi Kantongi 'Tax Holiday'

Disebutkan, hukuman dikecualikan bagi lembaga berizin yaitu bank dan penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank, yang telah memperoleh izin dan persetujuan dari BI.

Nantinya, dalam pelaksanaan pengawasan pembawaan uang kertas asing, dan pengenaan sanksi denda di daerah pabean, bukan oleh BI. Melainkan, akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Penetapan besaran denda dan mekanisme penyetoran pada Kas Negara, diharmonisasikan dengan norma yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan lainnya terkait pembawaan uang tunai, antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai dan atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam atau ke Luar Daerah Pabean Indonesia.

Baca juga: Siap-siap Rogoh Kocek Lebih Dalam, Barang Elektronik Berikut Ini Naik Harga

Besarnya sanksi denda dikenakan kepada orang per orangan atau korporasi, yang tidak memiliki izin dan persetujuan adalah sebesar 10 persen dari seluruh jumlah uang kertas asing yang dibawa dengan jumlah denda paling banyak, setara dengan Rp300 juta.

Sanksi berupa denda yang sama, juga akan dikenakan kepada Badan Berizin yang melakukan pembawaan uang kertas asing dengan jumlah melebihi persetujuan uang kertas asing BI.

Agusman menjelaskan penyempurnaan ketentuan pembawaan uang kertas asing, diharapkan dapat memperkuat pengawasan uang kertas asing ke Indonesia. Diyakini, pengawasan terhadap uang kertas asing dapat mendukung efektivitas kebijakan moneter khususnya dalam mengendalikan nilai tukar. 

Baca juga: Perhatian.. Ganjil Genap Tol Bisa Diterapkan di Tol Depok, Bogor, dan Tangerang

Meskipun demikian, Agusman mengklaim, kebijakan ini bukan merupakan kebijakan kontrol devisa. "Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memerlukan uang kertas asing di atas ambang batas izin pembawaan uang kertas asing, tetap dapat memenuhi kebutuhan valuta asing, secara nontunai," jelasnya.

Ia menjelaskan pelaksanaan pengajuan permohonan izin sebagai Badan Berizin dan permohonan persetujuan kuota pembawaan uang kertas asing kepada BI, akan berlaku sejak tanggal 4 Juni 2018. Sementara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran PBI (Peraturan Bank Indonesia) akan efektif berlaku pada tanggal 3 September 2018," lanjutnya. 

Share :
Komentar :

Terkait

Read More