Pantau Flash
New York Mulai Larang Penjualan Rokok Elektrik Bercita Rasa
UU Pemasyarakatan Beres, Napi Koruptor Bisa Mudah Bebas Bersyarat
Pesawat Twin Otter Hilang Kontak dalam Penerbangan dari Timika ke Ilaga
Hafiz/Gloria Terhenti di Babak Pertama China Open 2019
KTM: Posisi Johann Zarco Digantikan Mika Kallio hingga Akhir Musim

Bawaslu DKI Temukan 103 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2019

Headline
Bawaslu DKI Temukan 103 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2019 Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Muhammad Jufri memaparkan data-data pelanggaran di Pemilu 2019. (foto: Pantau.com/Tatang Adhiwidharta)

Pantau.com - Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 hampir rampung usai pencoblosan pada 17 April lalu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta menggelar Media Gathering pada Rabu 31 Juli 2019.

Pada pertemuan ini Bawaslu memaparkan pencapaian yang sudah dilakukan dalam mengawasi proses Pemilu di DKI Jakarta. Adapun tujuannya sebagai wujud atau fungsi transparansi kepada publik.

Bawaslu DKI Jakarta mengawasi 6 Kota Administrasi di Jakarta, dari wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan hingga daerah Kepulauan Seribu.

Baca juga: Ini Kendala Bawaslu DKI Ungkap Identitas Pengirim Form C1 di Menteng

Lantas selama proses Pemilu 2019, Bawaslu DKI mencatat setidaknya ada 103 temuan dan laporan dugaan pelanggaran yang terjadi.

"Ada banyak temuan dan laporan, itu diklasifikasikan ada tiga teratas. Pertama terkait politik uang terjadi 18 kasus di seluruh wilayah Jakarta, kedua laporan penggelembungan suara sebanyak 18 temuan. Lalu yang ketiga kampanye di tempat atau rumah ibadah, seperti pembagian kalender, dan lain-lain," ujar Ketua Bawaslu DKI, Muhammad Jufri di kantor Bawaslu DKI, Sunter, Jakarta Utara.

Jufri menambahkan kalau masih banyak ditemukan dugaan pelanggaran di lapangan yang kerap dilakukan oleh oknum agar memenangkan suatu paslon.
 Hal itu justru terjadi saat mendekati hari pencoblosan.

Baca juga: Bawaslu DKI Akan Panggil FPI Terkait Munajat 212

Sementara terkait banyaknya pihak yang melapor, Bawaslu mencatat kebanyakan laporan dari masyarakat. Temuan dan laporan itu kemudian ditindaklanjuti dan diproses. 

"Pihak-pihak yang paling banyak melaporkan itu masyarakat. Karena kalau ada yang melapor bukan timses, kami masukkan kategori masyarakat. Yang paling banyak dilaporkan partai poltik dan penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu, masyarakat juga dilaporkan," tukasnya.

Share this Post:
Tim Pantau
Editor
Tatang Adhiwidharta
Penulis
Tatang Adhiwidharta
Category
Nasional

Berita Terkait: