Forgot Password Register

Bawaslu Limpahkan Kasus Pelanggaran PSI ke Polisi

Partai Solidaritas Indonesia (Ilustrasi: Pantau.com/Fery Heryadi) Partai Solidaritas Indonesia (Ilustrasi: Pantau.com/Fery Heryadi)

Pantau.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI melimpahkan kasus iklan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada kepolisian pada Kamis (17/5/2018). 

"Sekjen dan Wakil Sekjen Partai Solidaritas Indonesia sementara yang dilaporkan," ujar Ketua Bawaslu RI Abhan di Kantor Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Jakarta.

Baca juga: Gandeng Ustadz Abdul Somad di Pilkada 2018, Ini Alasan Bawaslu

Kasus laporan itu bermula dari hasil pemeriksaan Bawaslu terhadap iklan PSI di Harian Jawa Pos, yang dimuat pada 23 April 2018.

Abhan menjelaskan bahwa petinggi PSI dilaporkan karena diduga sengaja melakukan tindak pidana kampanye di luar jadwal, sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Ini saya sudah meneruskannya ke (Bareskrim) sini, jadi sudah wilayah kewenangan penyidik polisi untuk melakukan tindak lanjut penyidikan," katanya.

Abhan menyampaikan polisi memiliki waktu 14 hari untuk menyelesaikan laporan itu. Ia juga menambahkan bahwa lembaga penyelenggara pemilu itu akan tetap mengikuti perkembangan kasus tersebut.

Baca juga: Bawaslu Minta KPU Jamin Hak Konstitusional Pemilih

Sebelumnya PSI memuat iklan polling di Harian Jawa Pos pada 23 April 2018 yang juga mencantumkan nomor urutnya pada Pemilu 2019 serta logo partai. Pemasangan nomor urut dan logo tersebut diduga memuat unsur citra diri partai, sebagaimana yang diatur pada pasal 1 ayat 35 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kasus dugaan pelanggaran kampanye yang melibatkan partai pimpinan Grace Natalie tersebut dilimpahkan ke Bawaslu RI pada Kamis, 3 Mei 2018.

Bawaslu hingga kini telah mengumpulkan keterangan dari pihak Jawa Pos, Dewan Pers, Komisi Pemilihan Umum, serta PSI terkait persoalan iklan tersebut.

Bila terbukti melakukan kampanye di luar jadwal, maka pihak PSI terancam dikenai hukuman penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta, sebagaimana diatur pasal 492 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More