Forgot Password Register

Bawaslu Minta KPU Jamin Hak Konstitusional Pemilih

Bawaslu Minta KPU Jamin Hak Konstitusional Pemilih Ilustrasi Pilkada (Pantau.com / Fery Heryadi)

Pantau.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), meminta agar KPU menjamin hak konstitusional pemilih dalam pilkada serentak 2018.

"Prinsipnya kami adalah meminta kepada KPU untuk menjamin hak konstitutional pemilih. Setiap warga negara yang memenuhi syarat pemilih wajib didata dan dimasukkan dalam daftar pemilih," kata Komisioner Bawaslu NTT, Jemris Fointuna di Kupang, Jumat (20/4/2018).

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan pleno penetapan daftar pemilih tetap (DPT) untuk pilkada serentak 2018, yang mulai digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Saat ini, KPU kabupaten/kota sedang melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan DPT. Kegiatan ini berlangsung hingga 19 April, dan akan dilanjutkan dengan pleno penetapan DPT tingkat provinsi pada 21 April mendatang.

Baca juga: Tolak Usulan Pilkada Dipilih DPRD, KPU: Ini Kemunduran Indonesia

Menurut dia, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pengawas selama masa perbaikan daftar pemilih sementara (DPS), menemukan sebanyak 106.899 pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam DPS.

Para pemilih ini tersebar di 2.669 desa/kelurahan pada 268 kecamatan yang ada di 20 kabupaten/kota di provinsi berbasis kepulauan itu.

Jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat paling banyak adalah pemilih yang sudah dicoklit oleh para petugas KPU tetapi tidak ada nama dalam DPS yakni sebanyak 36.160 ribu pemilih.

Disusul pemilih baru sebanyak 33.341 pemilih, pemilih ganda sebanyak 13.963 pemilih dan pemilih yang sudah pindah domisili 10.825 pemilih.

Karena itu, Bawaslu berharap PPS, PPK dan KPU kabupaten/kota pada saat melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPS-HP) dapat memperhatikan rekomendasi, usulan dan saran pengawas pemilu, tim paslon dan masyarakat untuk menghasilkan kualitas DPT yang lebih baik. Artinya, prinsip Bawaslu adalah penyelenggara pemilu memberikan jaminan hak konstitusional pemilih, kata Jemris Fointuna.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More