Pantau Flash
Vettel Akui Mercedes Begitu Sempurna Musim Ini
MPR Pastikan Megawati dan SBY Akan Hadiri Pelantikan Jokowi-Ma'ruf
KontraS Nilai Hukuman Mati Sudah Tak Relevan di Indonesia
Anies Baswedan Klaim Rumah DP Rp0 Laris Manis
Dibenamkan Vietnam 1-3, Suporter Indonesia Lakukan Unjuk Rasa

Bawaslu Paparkan Pose Salam 1 Jari Bukan Pelanggaran Pemilu

Bawaslu Paparkan Pose Salam 1 Jari Bukan Pelanggaran Pemilu Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan keterangan pada sidang lanjutan di MK (Foto: Antara/Hafidz Mubarak)

Pantau.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendapat giliran untuk menyampaikan jawaban atau keterangan atas gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Kasus mengenai pose jari pejabat yang sempat menghebohkan jelang pemilu 2019 termasuk ke dalam hal yang dipaparkan oleh Bawaslu di persidangan.

Kasus pertama yakni mengenai pose dua jari yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada acara Konferensi Nasional Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada tanggal 17 Desember 2018. Pose itu diduga sebagai sebuah pelanggaran pemilu dan dinilai merupakan suatu tindakan yang menguntungkan salah satu calon dan melanggar ketentuan Pasal 547 UU Pemilu.

Baca juga: Petitum Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf di MK: Tolak Permohonan 02 Seluruhnya

Berkaitan salam Anies Baswedan, itu telah biasa dilakukan untuk menunjukkan identitas klub sepak bola Persija Jakarta atau merupakan salam literasi. Sehingga hal tersebut tidak dapat dinegasikan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu dalam masa kampanye.

"Di samping itu tidak terdapat keputusan yang dikeluarkan oleh Anies sebagai pihak terlapor yang menguntungkan dan merugikan salah satu peserta pemilu," kata Ketua Bawaslu Abhan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

Selanjutnya Bawaslu juga membeberkan hasil kerjanya mengenai kasus pose satu jari yang melibatkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat forum penutupan pertemuan tahunan IMF Bank Dunia di Bali, 14 Oktober 2018.

"Luhut Binsar Panjaitan bukan mengarah pada Pasangan Calon Nomor Urut 01 namun ingin memberikan makna Indonesia nomor satu, Indonesia Hebat. Berdasarkan keterangan Sri Mulyani, yang bersangkutan ingin menjaga acara annual meeting IMF World Bank tidak dijadikan ajang politik dan kampanye," ungkap Abhan.

Abhan mengatakan, bahwa apa yang pihaknya sampaikan di MK merupakan fakta bukan opini.

Baca juga: Ajakan Baju Putih di TPS, Tim 01 Sebut 02 Pernah Lakukan Hal Serupa

"Jadi begini bahwa keterangan Bawaslu ini yang objektif, keterangan yang kami berikan berdasarkan fakta pengawasan Selama kami pemilu 2019, jadi atas dasar Fakta. jadi Kalau memang tidak terbukti (kecurangan) kami sampaikan tidak terbukti, Kalau terbukti kami sampaikan terbukti, jadi sekali lagi keterangan kami adalah fakta bukan opini," tandasnya.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Sigit Rilo Pambudi
Reporter
Bagaskara Isdiansyah
Category
Nasional

Berita Terkait: