Forgot Password Register

BI Klaim Kebijakannya Tak akan Picu Kenaikan Harga KPR

BI Klaim Kebijakannya Tak akan Picu Kenaikan Harga KPR Filianingsih Hendarta, Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI (Kanan) (Foto:Pantau.com/Ratih Prastika)

Pantau.com - Bank Indonesia melonggarkan syarat uang muka atau DP untuk KPR (Kredit Pemilikan Rumah). Dengan demikian, perbankan bisa memberikan syarat uang muka menurut perhitungannya, bahkan kemungkinan uang muka 0 persen. Rencananya, kebijakan ini akan diimplementasikan Agustus mendatang.

Kendati demikian, Bank Indonesia optimis pelonggaran uang muka ini tidak akan menyebabkan harga KPR melambung. Pasalnya kebijakan ini juga dibarengi kebijakan lain salah satunya, ketentuan tidak ada pengalihan kredit dalam jangka satu tahun.

"Jadi menurut saya tidak akan sebabkan overprice karena overprice diatas satu tahun tadi. Kalau tidak ada itu mungkin itu terjadi," ujar Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Filianingsih Hendarta saat diskusi di Gedung Thamrin Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (2/7/2018).

Hal tersebut menurutnya efektif untuk memperlambat kenaikkan harga harga properti. Selian itu, BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga akan mengevaluasi program pelonggaran syarat uang muka (Down Payment/DP) tersebut kurang dari satu tahun. 

"Kebijakan LTV akan dievaluasi kurang dari satu tahun, setiap 6 bulan. Jadi bukan kebijakan mengada-ngada, ini sudah dibicarakan dan ada standar-standarnya," paparnya.

Baca juga: Ternyata, Generasi Millenials Dominasi Kepemilikan Kredit Rumah

Ia menambahkan, meski BI dan OJK memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada bank bila terjadi gejala overprice; namun, pihaknya meyakini perbankan sudah memiliki mitigasi resiko bila terjadi penggelembungan harga. 

"Apabila diperlukan, sesuai mandat kita bisa lakukan pemeriksaan (kepada bank). Tentunya bersama dengan OJK kita periksa. OJK akan masuk lebih detail apakah ada guidance disana. Saya kira masing-masing bank punya guidance ke developer. Jadi gak usah khawatir kita kerjasama dengan OJK untuk pengawasannya," ungkapnya. 

Ia menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan perbankan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Real Estate Indonesia (REI).

"Ini kita sebetulnya juga sudah bicara dengan perbankan, Kadin dan REI jadi kita perhatikan kondisi pasar. Jadi tidak akan sebabkan overprice karena diatas satu tahun tadi," pungkasnya.

Baca juga: Analis: Depresiasi Rupiah Didominasi Faktor Eksternal

Sebelumnya, BI telah melonggarkan LTV memungkinkan untuk KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dengan DP (Down Payment) 0 rupiah. Kebijakan tersebut dapat diberikan dengan beberapa syarat, yakni:

1. Pelonggaran LTV berlaku hanya untuk bank dengan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) net dan NPL KPR gross maksimum 5%.

2. Bank wajib memastikan bahwa tidak terjadi pengalihan kredit kepada debitur lain pada bank yang sama maupun bank lain, untuk jangka waktu minimum 1 tahun. 

3. Implementasi pelonggaran inden (maksimal sampai dengan 5 fasilitas kredit tanpa melihat urutan) hanya berlaku bagi bank yang memiliki kebijakan yang memperhatikan kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran.

4. Bank harus memiliki kebijakan tersendiri yang memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.

5. Implementasi pelonggaran pencairan bertahap, hanya diberikan kepada developer yang memenuhi kebijakan manajemen risiko bank (antara lain kelayakan usaha developer).

6. Bank wajib memastikan bahwa transaksi dalam rangka pemberian kredit (termasuk pembayaran uang muka) dan pencairan bertahap harus dilakukan melalui rekening bank dari debitur dan developer/penjual.



Share :
Komentar :

Terkait

Read More