Forgot Password Register

Bisnis Properti Diprediksi Meningkat di Pilpres 2019, tapi...

Bisnis Properti Diprediksi Meningkat di Pilpres 2019, tapi... Pameran perumahan KPR (Foto: Antara)

Pantau.com - Konsultan properti Colliers International menyatakan pelaksanaan Pemilu 2019 akan lebih mempengaruhi kondisi properti di sektor menengah ke atas dibandingkan properti bagi kalangan kelas pekerja.

"Tentunya pengaruh sektor politik lebih kepada properti menengah atas dan korporat," kata Senior Associate Director Colliers International Indonesia, Ferry Salanto, Jumat (10/8/2018).

Menurutnya, hal tersebut karena biasanya masyarakat berpenghasilan di bawah rata-rata, kebutuhan untuk memiliki rumah adalah karena mereka memang memerlukannya.

Baca juga: Kepastian Capres-Cawapres 2019 Jadi Pertimbangan Investor

Sedangkan bagi kalangan menengah-atas dan pihak korporat, lanjutnya, biasanya mereka membeli properti untuk tujuan investasi.

Oleh karena itu, ia menilai bahwa iklim investasi juga sangat tergantung kepada situasi perpolitikan seperti pemilu yang berlangsung di suatu negara.

Untuk saat ini, Ferry menyatakan sebenarnya sudah banyak investor asing yang memiliki modal besar untuk memasuki pasar properti nasional.

Namun, lanjutnya, saat ini banyak investor yang masih bersikap "wait and see" untuk melihat hasil pemilu yang dilakukan di Indonesia pada tahun 2019.

Sebelumnya, asosiasi pengembang perumahan yang tergabung dalam Persatuan Realestate Indonesia (REI) dalam sejumlah kesempatan menyoroti kebijakan perpajakan terkait sektor industri yang seharusnya bisa lebih mengembangkan sektor perumahan di Tanah Air.

Baca juga: Deretan Pengusaha yang Kepincut Jadi Politisi (Bagian I)

Ketua Umum DPP REI Solaeman Soemawinata dalam keterangan tertulis menyatakan perlunya peninjauan sejumlah regulasi pajak yang selama ini dinilai kurang ramah terhadap perkembangan industri properti.

Sejumlah regulasi tersebut antara lain terkait dengan pajak penerapan barang mewah sebesar 20 persen untuk rumah tapak yang disebut mewah atau seharga minimal Rp20 miliar.

Sedangkan hal lainnya dicontohkan seperti pajak lahan terlantar yang diinilai juga bakal menghambat secara psikologis kalangan pengembang untuk membangun rumah.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More