Forgot Password Register

Headlines

BPK Beri Opini Disclaimer, Susi: Padahal Saya Hemat Rp1,85 Triliun

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti (Foto: Antara/Ismar Patrizki) Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti (Foto: Antara/Ismar Patrizki)

Pantau.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2017 ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, pemeriksaan atas LKPP dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap LKPP sebagai laporan keuangan dari 87 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKLL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN)

Baca juga: 87 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga dapat WTP, Sisanya?

"Atas 87 laporan keuangan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualaian terhadap 79 LKLL dan 1 LKBUN. Wajar Dengan Pengecualain terhadap 6 LKKL yaitu Kementerian Pertahanan, Kemenpora, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, dan RRI," tuturnya di Ruang Sidang Paripurna, DPR, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Kemudian, tidak menyatakan pendapat pada 2 LKKL, yaitu pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Menanggapi masalah tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti tidak mengatahui pasti kenapa BPK memberikan opini disclaimer. Susi menegaskan, pihaknya sudah melakukan sejumlah laporan keuangan dengan baik, bahkan pihaknya telah menghemat anggaran senilai Rp1,85 triliun.

"Nggak tau kenapa. Padahal Kementerian saya sudah menghemat Rp1,85 triliun. Saya juga nggak tahu," ujarnya singkat.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More