Forgot Password Register

Headlines

BPN Soal Ceramah Kontroversial Ustaz Zulkarnain: Wajar dalam Demokrasi

BPN Soal Ceramah Kontroversial Ustaz Zulkarnain: Wajar dalam Demokrasi Faldo Maldini (Foto: Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi turut mengomentari isi ceramah kontroversial Wasekjen MUI Ustaz Tengku Zulkarnain beberapa waktu lalu. Menurut BPN, hal itu merupakan hal yang wajar dalam demokrasi.

"Yang tidak wajar, ketika salah tidak sadar dan tidak minta maaf, bahkan Pak Prabowo ketika kejadian Bu Ratna ketika salah ada hoax, itu minta maaf. Saya kira itu biasa dalam demokrasi terlepas dari manuver setiap orang memiliki kontribusi positif atau negatif kepada kandidat," ujar Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Faldo Maldini ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Baca juga: Prabowo: Jika Diejek Santai Saja, Kita di Jalan yang Benar

Kendati begitu, ketika disinggung apakah Tengku merupakan bagian dari BPN Prabowo-Sandi, Faldo mengaku tidak mengetahuinya secara pasti. 

"Kita arahannya sudah jelas bagi tim BPN bahkan Prabowo-Sandi selalu menyatakan ketika kami rapat selalu bilang bahwa yang penting dijaga kondusivitas. Ekspresi akrobat masing-masing jubir, jurkamnas, dan tim relawan harapannya memberikan kontribusi positif kepada kandidat," ungkapnya.

Untuk itu, menurut Faldo, pihaknya mengimbau kepada seluruh elemen tidak hanya ulama, untuk senantiasa menjaga kondusivitas Pemilu 2019. Bagi BPN, menurutnya, jika ada yang salah maka perlu dibenahi.

"Namun kalau seandainya tidak kita bela, tidak layak kita bela seperti mohon maaf Bu Ratna gitu kan itu beneran hoax ya sudah bahkan kita melaporkan Bu Ratna ke polisi dan bahkan mendorong proses hukum jalan. Jadi di sini yang menjadi pegangan BPN bukan untuk personal lagi tapi bagaimana kebenaran harus tetap tegak terlepas dari apapun itu," tandasnya.

Baca juga: Safari Politik ke Jambi, Prabowo: Saya Merasa 15 Tahun Lebih Muda

Sekadar informasi sebelumnya, Tengku Zulkarnain dalam ceramahnya menyebut adanya RUU PKS tersebut menunjukkan pemerintahan Jokowi telah terang-terangan melegalkan zina, dan menyediakan alat kontrasepsi.

Setelah menyampaikan informasi tidak benar, Tengku menyampaikan permintaan maaf ke publik pada Selasa, 12 Maret 2019.

Tengku Zulkarnain menyampaikan permintaan maafnya karena tidak cermat dalam membaca. Dia mengaku tidak ada dalam pasal RUU PKS yang menyebutkan penyediaan alat kontrasepsi untuk pemuda pemudi yang akan berzina.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More