Forgot Password Register

Headlines

Buronan Korupsi Tol JORR Rp1,05 Triliun Ditangkap Jaksa

Thamrin Tanjun ditangkap Kejaksaan (batik cokelat) (Foto: Istimewa) Thamrin Tanjun ditangkap Kejaksaan (batik cokelat) (Foto: Istimewa)

Pantau.com -  Kejaksaan akhirnya mengamankan buronan korupsi pengelolaan jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang-Jagorawi (JORR) Pondok Pinang-TMII senilai Rp1,05 triliun, Thamrin Tanjung.

"Yang bersangkutan diamankan di Cilandak Town Square (Citos) Jakarta Selatan, Selasa, 10 Juli 2018 pukul 21.50 WIB," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati DKI Jakarta Nirwan Nawawi kepada Antara di Jakarta, Selasa malam, 10 Juli 2018.

Selanjutnya, kata dia, yang bersangkutan dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan proses hukum lebih lanjut.

Baca juga: Istri Bos Abu Tours Ditetapkan Sebagai Tersangka

Nirwan menjelaskan pelaksanaan eksekusi terhadap Thamrin Tanjung sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 720K/Pid/2001 Tanggal 11 Oktober 2001.

Thamrin Tanjung merupakan terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi dalam penerbitan CP-MTN PT Hutama Karya dengan nilai Rp1,05 triliun dan 471.000.000 dolar AS yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Terpidana dikenai hukuman pidana penjara selama 2 tahun, denda Rp25 juta subsider 6 bulan penjara dan uang pengganti sebesar Rp8 miliar.

Kasuskorupsi jalan tol JORR merupakan kasus lama. Pada tahun 1998, PT Jasa Marga mengambil alih aset tersebut yang sebelumnya merupakan barang sitaan negara atas ketidakmampuan oknum melunasi utang untuk pembangunan jalan tol kepada BNI.

Baca juga: KemenkumHAM Bangun Rutan Narkotika di Bangka Belitung 

Pihak yang berutang adalah PT Marga Nurindo Bhakti (PT MNB) dengan mengambil kredit dari BNI senilai Rp2,5 triliun. Pada kenyataannya dari pinjaman sebesar itu, diketahui hanya Rp1 triliun untuk pembangunan tol, sisanya tidak diketahui.

PT MNB tidak bisa mengembalikan uang pinjaman itu hingga tol disita dan diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). BPPN mengembalikan proyek tersebut kepada negara, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Jasa Marga pada tahun 1998.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More