Forgot Password Register

Dewas BPJS Ketenagakerjaan Sayangkan Kasus Dugaan Pelecehan SAB ke RA Dipolitisasi

Dewas BPJS Ketenagakerjaan Sayangkan Kasus Dugaan Pelecehan SAB ke RA Dipolitisasi Pertemuan dewan pengawas BPJS Ketenagakerjaan (Foto:Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan menyayangkan adanya pihak-pihak yang membuat kasus dugaan pelecehan yang melibatkan eks Anggotanya berinisial SAB terhadap korbanya yang tak lain merupakan asistennya berinisial RA melebar tanpa memperhatikan relevansi atas kasus pelecehan seksual tersebut.

Salah satunya, tuduhan bahwa tata kelola Dewas BPJS Ketenagakerjaan dinilai buruk serta adanya overlapping wewenang dalam perekrutan staf komite Dewas BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Bantah Lindungi Anggotanya Soal Kasus Pelecehan Seksual

”Kami pastikan  kegiatan operasional organ BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun diaudit oleh lembaga pengawas keuangan seperti OJK, BPK, dan KAP, di samping kegiatan monitoring dan evaluasi dari DJSN yang mendapatkan predikat Baik," ujar Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan Guntur Witjaksono saat jumpa pers di Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Adapun mengenai rekrutmen, penyelenggaran Forum Group Discussion (FGD), seminar dan Iain sebagainya menurutnya telah diatur dalam Undang undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Peraturan turunan yang terkait. "Tidak ada hal yang menyalahi di sini," tegasnya.

Lebih lanjut, dirinya menuturkan, dalam melakukan pengawasan, memberikan saran, pertimbangan dan nasehat, pihaknya membutuhkan sumber daya manusia dan instrumen kerja yang diatur Undang undang no. 24 tentang BPJS, sehingga perekrutan anggota adalah hal yang lumrah, bukan mengambil kerja direksi.

Kendati begitu, memang Guntur mengakui peraturan perekrutan anggota di instansinya saat ini tengah digodok di pemerintah pusat, sehingga perekrutan melalui internal lewat berbagai media termasuk digital masih dilakukan, sebelum disetujui oleh internal.

Terakhir dirinya meminta kepada semua pihak untuk tidak menyeret-nyeret kasus tersebut ke ranah politik alias dipolitisasi.

Baca juga: Pengakuan Korban Perkosaan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, Dipecat hingga Percobaan Bunuh Diri

"Saya harap hal ini tidak dimanfaatkan untuk menjatuhkan kredibilitas BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Hukum Publik yang profesional," tandasnya.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More