Forgot Password Register

Diduga Terkait HTI, Guru Besar Undip Diberhentikan

Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir (Foto: Instagram / mohamad.nasir27 )

Pantau.com - Diduga terlibat mendukung Hizbut Tahir Indonesia (HTI), Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Prof Suteki dinonaktifkan dari jabatannya sejak Rabu, 6 Juni 2018. 

"Karena diduga terkait pada ikut HTI di mana HTI adalah organisasi yang sesuai Perppu telah dilarang oleh pemerintah," ujar Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir saat ditemui dalam acara di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (7/6/2018).

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Nasir meminta agar pihak Rektorat melakukan penelusuran lebih dallam kasus tersebut.

"Saya minta rektor untuk meninjau orang itu harus ditelusur, perilaku dan semuanya," ungkapnya.

Lebih lanjut ia juga meminta agar rektorat memastikan kembali bahwa dosen yang bersangkutan bersih dari paham HTI yang dianggap lekat dengan radikalisme.

"Itu kan sekarang non aktif, saya minta untuk ditindaklanjuti diverifikasi semuanya. Apakah memang betul? Ya dia nanti harus pilih kembali ke NKRI atau dia akan lepas saja," pungkasnya.

Baca juga: Cegah Radikalisme, Menristekdikti Kumpulkan Seluruh Rektor di Indonesia

Sebelumnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Humas Undip Nuswantoro Dwiwarno menyebut Prof Suteki mulai menjalani sidang disiplin berdasarkan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Sidang disiplin belum selesai karena baru dimulai hari ini, termasuk sidang etik dari Dewan Kehormatan Kode Etik (DKKE) Undip juga belum rampung, masih proses di internal," ujarnya di Semarang, 6 Juni 2018.

Sementara, Rektor Undip Prof Yos Johan Utama mengaku sudah menandatangani surat keputusan tentang pembebastugasan salah seorang pengajarnya, karena menjalani sidang disiplin PNS.

"Berdasarkan PP Nomor 53/2010, bagi yang sedang memegang jabatan selama proses pemeriksaan itu dibebastugaskan. Itu berlaku ketika yang bersangkutan mulai menjalani pemeriksaan disiplin," katanya.

Guru Besar FH Undip itu menjelaskan, persidangan terhadap yang bersangkutan terbagi dua, yakni sidang etik oleh DKKE terkait dugaan pelanggaran etik dan sidang disiplin terkait dugaan pelanggaran disiplin.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More