Forgot Password Register

Dipanggil MKEK IDI, Dokter Ani Hasibuan Tak Hadiri Pemeriksaan Polisi

Dipanggil MKEK IDI, Dokter Ani Hasibuan Tak Hadiri Pemeriksaan Polisi Pengacara Ani Hasibuan (Foto: Pantau.com/Rizky Adytia)

Pantau.com - Dokter Roboah Khairani Hasibuan atau yang akrab disapa Ani Hasibuan kembali tak memenuhi agenda pemeriksaan kedua atas kasus dugaan berita bohong soal meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Ketidakhadiran Ani disebabkan dirinya tengah menghadiri panggilan dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

"Hari ini rencananya Bu Ani dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi. Tapi, hari ini Bu Ani tidak bisa hadir kembali karena pada hari yang sama Bu Ani dipanggil Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) pusat IDI," ucap Kuasa hukum Ani, Slamet Hasan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (20/5/2019)

Baca juga: Proses Hukum Cepat, Pengacara Dokter Ani Hasibuan Curiga Kriminalisasi

Pemanggilan yang dilakukan oleh pihak MKEK, sambung Hasan, guna mengonfirmasi penyebab meninggalnya ratusan petugas KPPK yang disebut-sebut keracunan zat kimia.

"MKEK juga berkepentingan untuk memeriksa terkait dengan klarifikasi pernyataan Bu Ani tentang KPPS yang sedang viral di media," ungkap Slamet. 

Untuk itu, Slamet kembali meminta kepada tim penyidik untuk menunda sementara penyelidikan kasus itu dengan alasan pihak MKEK juga tengah menelusuri dan memastikan ada atau tidaknya tindak pidana. 

"Kita juga mendorong perkara ini disidang dulu di MKEK, nanti keputusan dari MKEK itu seperti apa, apakah ada unsur pidana atau tidak, lalu dilanjutkan ke penyidik di kepolisian. Jadi kita menunggu proses di MKEK terlebih dahulu," kata Slamet

Baca juga: Ini Penjelasan Pengacara Soal Kasus yang Menjerat Dokter Ani Hasibuan

Untuk diketahui, Dokter Ani dilaporkan oleh Carolus Andre Yulika pada Minggu, 12 Mei 2019, yang telah teregistrasi dengan nomor LP/2929/V/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus, atas dugaan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) dan/atau menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong.

Dari laporan itu, Doktor Ani disangkakan Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 35 Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 14 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Jo Pasal 56 KUHP. 

Share :
Komentar :

Terkait

Read More