Forgot Password Register

DJP Jamin Kerahasiaan Data Terkait Pelaksanaan AEOI

DJP Jamin Kerahasiaan Data Terkait Pelaksanaan AEOI Gedung Dirjen Pajak (Foto:Pantau.com/Fery Heryadi)

Pantau.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjamin kerahasiaan pertukaran maupun penyimpanan akses data dalam pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 2017 mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (Automatic Exchange Of Information/AEoI).

Dalam keterangan tertulisnya, DJP menyebutkan proses pertukaran data maupun penyimpanan akses data akan dilakukan secara aman dengan tata kelola yang ketat untuk menjaga dan melindungi keamanan dan kerahasiaan data wajib pajak.

Hal ini ditegaskan oleh DJP menanggapi keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan penggugat yang melakukan uji materi atas UU Nomor 9 Tahun 2017.

Baca juga: Go-Pay Error, Pelanggan: Kok Nggak Masuk Saldonya?

Dengan demikian, pelaksanaan pertukaran maupun akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

DJP menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada MK atas putusan yang mencerminkan pertimbangan yang cermat dan saksama serta memberikan keadilan bagi pemerintah dan seluruh pembayar pajak di seluruh Indonesia.

DJP memastikan UU Nomor 9 Tahun 2017 merupakan komponen utama pemerintah bersama dengan komunitas global dalam memerangi penghindaran dan pelarian pajak yang sangat merugikan keuangan publik dan mencederai rasa keadilan bagi seluruh pembayar pajak yang patuh melaksanakan kewajiban perpajakan.

Baca juga: Dolar Naik, Makan Daging Makin Mahal

Dengan putusan MK, maka DJP mengimbau seluruh lembaga keuangan agar dapat melaksanakan kewajiban penyampaian data sesuai UU Nomor 9 Tahun 2017 dengan baik dan mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan Indonesia.

Dengan adanya pelaksanaan AEOI, selain mendapatkan akses atas data keuangan dalam negeri, DJP juga akan menerima data keuangan dengan otoritas pajak dari 79 negara atau yurisdiksi, termasuk dari yurisdiksi yang selama ini dikenal sebagai "tax haven".

Share :
Komentar :

Terkait

Read More