Forgot Password Register

DPR Desak Penggunaan Digitalisasi Pertanian Atasi Persoalan Pangan

DPR Desak Penggunaan Digitalisasi Pertanian Atasi Persoalan Pangan Pekerja membajak sawah di area pertanian jagung Kelurahan Semampir, Kota Kediri, Jawa Timur, Senin (23/4/2018). (Foto: Antara/Prasetia Fauzani)

Pantau.com - Anggota Komisi IV DPR RI Kasriyah menyatakan, pemberlakuan pertanian digital yang lebih adaptif oleh kalangan generasi muda merupakan solusi guna mengatasi beragam persoalan pangan di Tanah Air.

"Sistem pertanian digital dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan karut marut pangan dalam negeri yang lebih tertata untuk membuat proses kebijakan," kata Kasriyah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Menurut Kasriyah, dengan adanya sistem pertanian digital maka pemerintah dinilai juga dapat mengontrol komoditas apa yang ditanam dan dipanen dari daerah satu ke daerah lainnya.

Baca juga: Nah! Pemerintah Diminta Evaluasi Efektivitas Mekanisme Impor Pangan

Selain itu, ujar dia, pemerintah dapat lebih mudah mengetahui wilayah mana yang sedang surplus dan defisit pangan, sehingga lebih mudah dicarikan solusinya.

Sedangkan bagi petani dan konsumen, lanjutnya, sistem pertanian digital akan sangat membantu menghindari dan meminimalisir permainan harga oleh cukong dan mafia pangan.

Politisi PPP itu juga memaparkan, hal tersebut antara lain karena sistem pertanian digital memperpendek sistem rantai pasok pangan, serta tidak terbatas waktu dan tempat untuk mengaksesnya.

Ia mengutarakan harapannya bahwa sistem pertanian digital juga akan mampu menurunkan ketimpangan akses pangan, mempercepat pemenuhan kebutuhan pangan dari satu daerah ke daerah lainnya dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan perekonomian di Indonesia.

Baca juga: Ini Cara Perkecil Risiko untuk Asuransi Pertanian

Apalagi, menurut dia, teknologi digital dinilai dapat merangkul dan mendorong generasi muda untuk terlibat aktif dan terjun ke pertanian pada era digital kini.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengatakan, Pemerintah perlu membentuk lembaga Badan Pangan Nasional (BPN) untuk meningkatkan ketahanan pangan di Tanah Air dengan cara menyelesaikan beragam permasalahan seperti impor pangan.

Andi mengemukakan bahwa dengan terbentuknya BPN maka akan menjadi pemersatu semua tugas dan fungsi yang ada di kementerian atau lembaga karena menjadi melekat di lembaga pangan tersebut.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More