Forgot Password Register

Headlines

DPR Minta Kemkominfo Tutup Facebook Sementara

Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hattari (kanan) dan Vice President and Public Policy Facebook Asia Pacific Simon Milner (kiri) di Gedung DPR RI (Foto: Antara/Dhemas Reviyanto) Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hattari (kanan) dan Vice President and Public Policy Facebook Asia Pacific Simon Milner (kiri) di Gedung DPR RI (Foto: Antara/Dhemas Reviyanto)

Pantau.com - Bocornya 1,1 juta data pengguna Facebook di Indonesia membuat media sosial besutan Mark Zuckerberg dipanggil oleh Komisi I DPR RI, Selasa (17/4/2018).

Facebook yang diwakili oleh Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hattari dan Vice President of Public Policy Facebook Asia Pacific Simon Milner, dicecar di Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama DPR RI itu.

Anggota Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengusulkan adanya penghentian sementara (moratorium) layanan Facebook di Indonesia. 

Alasannya karena Facebook dinilai tidak bisa menunjukan langkah-langkah untuk melindungi data dan belum menyerahkan hasil audit investigasi yang diminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Baca juga: Facebook Minta Maaf Gagal Jaga Data Pribadi Pengguna Indonesia

"Kami dengar pemerintah belum menerima hasil audit investigasi. Maka tidak tabu bagi pemerintah untuk moratorium pelayanan Facebook di Indonesia sampai ada komitmen dan investigasi menyeluruh dan ada perbaikan dari Facebook," kata Meutya Hafid.

Ia menambahkan, sebelumnya pemerintah pernah melakukan moratorium layanan Telegram. Dan, ketika mereka melakukan komitmen, maka layanannya dibuka kembali. Lalu mengapa dengan Facebook tidak bisa dilakukan.

"Moratorium layanannya diberhentikan sementara sampai audit investigasi yang diminta pemerintah diberikan. Dan sampai jelas siapa yang bersalah karena mereka mengatakan masih terus melakukan investigasi terhadap kebocoran data tersebut," ujar Meutya Hafid.

Baca juga: DPR Panggil Facebook Cecar Soal Dampak Bocornya Data 1 Juta Pengguna Indonesia

Apalagi dalam RDPU, tambah Meutya, Komisi I DPR hanya menerima pernyataan sikap dari manajemen Facebook. Tanpa ada dokumen tambahan yang menunjukkan bahwa mereka telah berusaha melindungi data pelanggan.

Menurut dia, dalam RDPU tersebut, kesalahan dan kebocoran data pelanggan Facebook seolah dilimpahkan kepada pihak ketiga, yaitu pihak aplikasi.

"Karena itu saya tanya memang ada kesepakatan dengan pihak aplikasi? Itu penting karena harus ada dasar hukum yang dipakai untuk menilai apakah betul sesuai klaim Facebook mereka tidak melakukan kebocoran dan itu bukan salah Facebook," tegas Meutya Hafid.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More