Forgot Password Register

Headlines

DPR: Satgas TKA Ilegal Harus Terbentuk Paling Lambat Tiga Bulan Lagi

DPR: Satgas TKA Ilegal Harus Terbentuk Paling Lambat Tiga Bulan Lagi Diskusi di Warung Daun 'MAY DAY, TKA DAN INVESTASI' (Foto: Pantau.com/Lilis Varwati)

Pantau.com - Pemerintah diberi waktu hingga tiga bulan ke depan untuk membuat Tim Satuan Tugas (Satgas) TKI Ilegal. Hal itu perlu untuk memperkuat pengawasan jumlah tenaga kerja asing ilegal yang bekerja di Indonesia.

"TKI ilegal ini terjadi sejak rezim bebas visa dan memang menjadi masalah. Karenanya kami meminta pemerintah membuat tim satgas untuk mengawasi dan melakukan tindakan terhadap TKA yang bekerja di luar dari kompetensi yang sudah ditetapkan. Kami berharap selambatnya tiga bulan sudah terbentuk," kata wakil ketua Komisi IX DPR Ichsan Firdaus saat diskusi di Warung Daun, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/4/2018). 

Baca juga: Ketika Isu TKA Membuat 'Takut' Rakyat Indonesia

Meski sebetulnya Kementerian Hukum dan HAM telah memiliki Tim Pengawas Orang Asing (Timpora), namun hal itu  dinilai kurang efektif. 

Menurut Ichsan jumlah anggota Timpora yang terbatas membuat pengawasan TKA ilegal, terutama di daerah-daerah yang kurang terawasi. 

"Tim satgas ini akan difokuskan ke persoalan TKA ilegal, karena peristiwa seperti kan menahun. Jadi gak akan tumpang tindih," katanya. 

Baca juga: MenkumHAM: Isu TKA Terlalu Dipolitisasi dan Dibesar-besarkan

Nantinya tim satgas itu terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Kepolisian, dan Badan Intelijen Negara. 

Sulitnya pengawasan terhadap TKA ilegal juga diakui oleh Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bima Yudhistira Adhinegara. Menurutnya, jumlah pengawas dengan TKA di Indonesia yang terdaftar secara resmi sangat tidak sebanding. 

"Jumlah pengawas sebanyak 1.923 orang. Itu hanya 2,26 persen dari 85 ribu TKA yang terdaftar. Itu belum dengan TKA yang ilegal. Artinya pengawasan kurang maksimal," ucap Bima.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More