Pantau Flash
Tim Panahan Fokus Olimpiade 2020 Tokyo Seusai SEA Games 2019
Kemendikbud Sebut UN Akan Diganti Sistem Penalaran
88 Proyek Strategis Nasional Bernilai Rp421,1 Triliun Selesai Akhir 2019
Herry IP: Wahyu/Ade Tidak Jauh Berbeda dengan Marcus/Kevin dan Ahsan/Hendra
Dipermak Vietnam 0-3, Timnas U-22 Indonesia Gagal Raih Emas

Duterte Sebut HAM PBB Bodoh

Duterte Sebut HAM PBB Bodoh Presiden Filipina (tengah). (Foto: Reuters/Dondi Tawatao)

Pantau.com - Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah menantang dan menolak untuk bekerja sama dengan pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB atas kasus perang narkoba dan mengatakan dirinya hanya akan diadili di Filipina.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNCHR) mengadopsi resolusi untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintahan Duterte yang menjadi bagian dalam perang melawan narkoba. 

Dewan PBB itu memperkenalkan 48 anggota internasional oleh Islandia, yang mendorong Duterte untuk mempertimbangkan hubungan dengan negara Nordik.

Baca juga: Aksi Koboi Duterte: Perang Narkoba yang Dicap Pembunuhan Massal

Dalam sebuah wawancara dengan pendeta Filipina, Apollo Quiboloy, Duterte mengatakan dirinya tidak akan mengakui otoritas organisasi PBB.

"Saya hanya akan menghadapi, diadili, atau menghadapi pengadilan di sebuah pengadilan di Filipina, dan dipimpin oleh seorang hakim Filipina, dan diputuskan oleh Filipina," ucap Duterte, dikutip Russian Time, Sabtu (20/7/2019).

Ia juga menggambarkan institusi hak asasi manusia itu 'bodoh' karena mengharapkan dirinya akan menjawab pertanyaan dari orang Barat.

"Saya tidak akan menjawab Kaukasia, Anda pasti bodoh. Siapa kamu? Saya orang Filipina. Kami memiliki pengadilan di sini," tambahnya.

Langkah UNCHR bukan hanya akan menyelidiki perang narkoba Duterte, namun pasukan keamanan negara yang juga terlibat dalam pembunuhan di luar hukum serta pelanggaran lainnya.

Baca juga: Mengerikannya Laporan Amnesty Soal Pembunuhan Massal Duterte

"Kebijakan Presiden Duterte --yang mencakup pembunuhan melanggar hukum, telah menyebabkan ribuan orang tewas dengan eksekusi pembunuhan di wilayah pemukiman," kata Rachel Chhoa Howard, peniliti Amnesty Internasional Filipina.

Amnesti bahkan menyerukan agar Duterte diselidiki karena kejahatan terhadap kemanusiaan. Walden Bello, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Filipina dan sekarang menjadi akademisi di AS, telah mendeskripsikan Duterte sebagai seorang fasis.

"Mungkin tidak ada kepribadian fasis sejak Hitler telah menggunakan mandat dari pluralitas untuk membentuk kembali arena politik lebih cepat dan tegas daripada Duterte di 2016," tulis Bello di majalah The Nation di 2017.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Noor Pratiwi
Category
Internasional

Berita Terkait: