Forgot Password Register

Eks Koruptor Dilarang Nyaleg, DPR Panggil Lima Lembaga Sekaligus

Eks Koruptor Dilarang Nyaleg, DPR Panggil Lima Lembaga Sekaligus Gedung DPR (Foto: Pantau.com/Fery Heryadi)

Pantau.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan aturan yang melarang pencalonan mantan narapidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi sebagai calon legislatif (caleg).

Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan KPU No 20 tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan pada 30 Juni 2018 dan ditandatangani oleh Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, Minggu, 1 Juli 2018.

Baca juga: Presiden Jokowi Hormati KPU Soal Mantan Napi Dilarang Nyaleg

Menanggapi hal itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan pimpinan DPR RI akan menggelar rapat konsultasi dengan KPU, Bawaslu, Kemendagri, Jaksa Agung, dan Kemenkumham pada Rabu 4 Juli 2018 guna membahas polemik PKPU larangan eks koruptor nyaleg.

"Iya, kami pimpinan mengundang seluruh pihak-pihak terkait atas permintaaan komisi dua. KPU, Bawaslu, Kemendagri, Jaksa Agung, dan Kemenkumham," ucap Bamsoet di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Bamsoet menuturkan, yang menjadi alasan mengundang beberapa lembaga tersebut yakni karena ada polemik PKPU soal larangan narapidana menjadi calon legislatif. Menurut Bamsoet, PKPU itu dinilai kurang elegan.

Baca juga: Golkar Siap Jalani Peraturan KPU Eks Koruptor Dilarang Nyaleg, Asal...

"Harus ada jalan keluar mungkin yang lebih elegan dan elok adalah aturannya bukan melarang tapi mengimbau atau menyarankan partai-partai politik tidak boleh, tidak disarankan calon anggota yang pernah menjadi terpidana korupsi. Itu lebih elegan," tuturnya.

Politisi partai Golkar itu pun memberikan beberapa saran yang dinilainya tepat diterapkan oleh KPU untuk menangani masalah mantan narapidana nyaleg.

"Yang poin pertama dalam mengganti poin pelarangan adalah menyarankan partai untuk tidak mencalonkan calon yang pernah terpidana. Yang kedua KPU akan mengumumkan secara terbuka calon terpidana tersebut sehingga akan merugikan partai yang mengusung. Kan itu lebih elegan," pungkasnya.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More