Forgot Password Register

FUIB Desak Presiden Jokowi Copot Mendagri Tjahjo Kumolo

FUIB Desak Presiden Jokowi Copot Mendagri Tjahjo Kumolo Konpers FUIB (Foto: Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk mencopot Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Hal itu didasari karena FUBI menilai Tjahjo telah melanggar undang-undang dengan menunjuk Komjen Pol Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Ketua DPP FUIB dalam keterangan persnya yang digelar di Jalan Menteng Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/6/2018).

"Pertama kami sangat menyayangkan kebijakan tersebut (Mendagri menunjuk Komjen Pol Iriawan menjasi PJ Gubernur Jabar), karena selain betentangan dengan norma hukum yang berlaku, juga potensial menimbulkan masalah secara sosial politik, dalam tahapan pilkada yang sedang berlangsung," ucap Ketua DPP FUIB Rahmat Himran.

Baca juga: Akhirnya, Komjen M Iriawan Angkat Bicara di Tengah Kisruh Pejabat Gubernur Jabar

Menurut Himran, Tjahjo dinilai melanggar sejumlah undang-undang diantaranya UU Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, serta UU No 5 tahun 2014 tenteng ASN, dimana pengangkatan Pj Gubernur dimaksud tidak dapat dibenarkan karena definisi, tugas, fungsi dan wewenang kepolisian dan ASN berbeda.

"Sehingga pengangkatan Iwan Bule (sapaan akrab Komjen Pol Iriawan) bertentangan dengan UU," ujarnya.

Selain itu, Rahmat menyebut hal itu sangat berpotensi juga melanggar undang-undang Pilkada yakni UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Undang-undang itu menyebut PLT Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah harus berasal dari ASN.

"Sehingga pengisian jabatan tersebut tidak sesuai dengan UU Pilkada," katanya.

Baca juga: Demokrat akan Ajukan Hak Angket DPR Terkait Pelantikan Iriawan

Atas dasar itu, Rahmat mewakili FUIB meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk meninjau kembali keputusan tentang pengangkatan Pj Gubernur Jawa Barat dari anggota Polri aktif di Jawa Barat, atau daerah manapun sepanjang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, FUIB juga meminta Presiden Jokowi untuk meninjau keberadaan dan kebijakan yang telah diambil oleh Mendagri dan diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai Mendagri, dengan membuat kebijakan yang bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

"Copot Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang telah melanggar aturan Undang Undang dalam melantik Pjs Gubernur Jawa Barat Komjen Pol Mochamad Iriawan," katanya.

Seperti diketahui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Komjen Polisi Iriawan menjadi Pejabat (PJ) Gubernur Jawa Barat, Senin (18/6/2018). Keputusan Tjahjo menunjuk Iriawan ini dinilai blunder oleh publik karena melanggar sejumlah undang-undang.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More