Forgot Password Register

Golkar Minta Pihak yang Merespon Perpres TKA Jangan Lebay

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily (Foto: Instagram: ace.hasan.syadzily) Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily (Foto: Instagram: ace.hasan.syadzily)

Pantau.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily meminta pihak-pihak yang tidak setuju dengan Perpres Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak meresponsnya secara berlebihan apalagi sampai mengusulkan pembentukan panitia khusus DPR.

"Jangan terlalu berlebihan meresponsnya, apalagi membuat pansus (panitia khusus) segala macam," kata Ace di Jakarta, Jumat (20/4/2018).

Ketua DPP Golkar Bidang Media dan Penggalan Opini itu menilai Perpres tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena sebenarnya kebijakan tersebut sebagai upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatur dan justru membatasi warga negara asing untuk bekerja di Indonesia.

Menurut dia, selama ini pengaturan atau regulasi mengenai keberadaan TKA di Indonesia tidak jelas pembatasannya. "Selain itu, soal TKA ini merupakan upaya kepastian hukum tentang bagaimana seharusnya mereka bekerja di Indonesia," ujarnya.

Baca juga: PAN Sebut Perpres Tenaga Kerja Asing Bikin Resah Rakyat

Ace yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu menilai Perpres itu untuk meningkatkan investasi di Indonesia.

Selain itu, dia mengatakan terkait kekhawatiran adanya negara tertentu yang mendominasi lapangan kerja di Indonesia, Perpres TKA sama sekali tidak mengatur tentang TKA negara tertentu namun berlaku untuk semua warga negara asing.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengusulkan dibentuknya Pansus Hak Angket DPR tentang TKA karena menduga keputusan pemerintah terkait TKA tersebut telah melanggar UU sehingga level pengawasannya bukan hanya hak bertanya biasa atau interpelasi.

Baca juga: Fahri Hamzah: Perpres TKA Buat Indonesia Jadi 'Kacung' Negara Lain

Dia menjelaskan kalau hak bertanya adalah hak individual anggota, hak interpelasi adalah hak pertanyaan tertulis lembaga tetapi karena diduga ini levelnya adalah pelanggaran undang-undang, maka pansus angket diperlukan untuk menginvestigasi kebijakan.

"Sebab dalam interpelasi, dia tidak ada investigasi, kunjungan lapangan, tidak ada pemanggilan, hanya bertanya melalui paripurna dan dijawab melalui paripurna," kata Fahri.

Fahri mengatakan langkah tersebut diperlukan karena pengiriman TKA tanpa prosedur itu telah terjadi sebelum dan setelah Perpres itu dibuat.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More