Forgot Password Register

'Grab to Work' Pemkot Bandung Dinilai Rentan Langgar Persaingan Usaha

'Grab to Work' Pemkot Bandung Dinilai Rentan Langgar Persaingan Usaha Grab Indonesia (Foto: Instagram/Grab Indonesia)

Pantau.com - Institute for Competition and Policy Analysis (ICPA) menilai program angkutan bersama atau car-pooling yang diinisiasi Pemkot Bandung dengan Grab yakni salah satu perusahaan transportasi online rentan melanggar UU Persaingan Usaha Sehat. Pendiri ICPA Syarkawi Rauf, menegaskan, langka ini dinilai sebagai persaingan usaha tak sehat.

"Secara umum, tujuan program car-pooling ini baik. Namun, program yang memberikan eksklusifitas kepada Grab tanpa melalui proses kompetisi (tender terbuka) berpotensi melanggar UU Persaingan Usaha Sehat," kata Syarkawi Rauf, dalam keterangannya di Jakarta (15/3/2019).

Kebijakan Pemkot yang diduga memberikan hak monopoli kepada satu operator jelas bertentangan dengan prinsip perundangan anti monopoli. Kebijakan ini juga mendiskriminasi pemain moda transportasi lainnya, terutama operator moda transportasi konvensional seperti angkot yang merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut.

Baca juga: Isu Panas Ketenagakerjaan di Debat Ketiga Pilpres 2019

Operator transportasi konvensional selama ini merasakan imbas dari keberadaan transportasi online dan sangat tidak bijak jika pemerintah yang seharusnya bersikap netral malah berpihak kepada salah satu operator tertentu.

"Seharusnya, kebijakan pemerintah kota sejalan dengan asas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum," tegas Syarkawi Rauf.

Ia menegaskan bahwa sebaiknya Pemkot Bandung mengkaji ulang kebijakan ini karena rentan terhadap pelanggaran undang-undang persaingan usaha yang sehat dan akan menjadi preseden yang tidak baik bagi pemerintah daerah lainnya di seluruh Indonesia. 

"Jika memang terdapat pelanggaran dalam kebijakan ini maka kami meminta KPPU untuk bertindak tegas dengan merekomendasikan menghapus kebijakan diskriminatif di atas," tegas Syarkawi Rauf.

Baca juga: Apa Iya Indonesia Masih Untung Ambil Alih Freeport? Ini Jawabannya

Mantan ketua KPPU 2015-2018 juga meminta Pemkot Bandung untuk melaksanakan program competition complianceyang bertujuan agar kebijakan-kebijakan Pemkot selalu sejalan dnegan prinsip persaingan usaha yang sehat. Pemerintah daerah, tidak hanya Pemkot Bandung, tetapi juga daerah lainnya di Indonesia untuk tidak membuat regulasi yang dapat merusak iklim persaingan usaha yang sehat di Bandung. 

"Pemkot Bandung sebaiknya meninjau ulang kebijakan ini. Jangan sampai kebijakan melanggar perundangan yang berlaku baik terkait prinsip anti-monopoli maupun tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Syarkawi Rauf.

Baca juga: Kepincut Utang Online? Boleh... Asal Ingat Pesan OJK Berikut Ini

Sebelumnya, diberitakan bahwa Dinas Pehubungan (Dishub) Kota Bandung memperkenalkan program baru Grab to Work yang mulai dilakukan uji coba pada tanggal 11 Maret 2019.

Program car-pooling bernama Grab to Work adalah program angkutan bersama atau car-pooling terhadap pegawainya. Program ini mewajibkan para pegawai menggunakan Grab menuju kantor yang berada di kawasan Gedebage, Kota Bandung.

Menurut informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, program ini awalnya digratiskan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari Grab yang diberikan kepada Dishub. Meskipun gratis, Pemkot memberlakukan denda sebesar Rp50.000 bagi pegawai non struktural dan Rp100  ribu bagi pejabat struktural jika tidak ikut dalam program bersangkutan.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More