Forgot Password Register

Greenpeace: Usut Tuntas Kasus Perusakan Habitat Orangutan!

Greenpeace: Usut Tuntas Kasus Perusakan Habitat Orangutan! Orangutan (Foto: Pixabay)

Pantau.com - Greenpeace Indonesia meminta pemerintah menuntaskan kasus pengerusakan habitat orangutan di Kalimantan. Pemerintah diminta untuk tegas dalam menindak pelaku, bukan hanya tersangka pengerusakan hutan, tetapi juga pemilik konsesi yang lalai melindungi area kerjanya.

"Pemerintah sudah memiliki dua cukup bukti untuk menindak tegas PT MPK (PT Mohairson Pawan Khatulistiwa) selaku pemilik konsesi. Pertama, karena mereka lalai menjaga hutan dalam konsesi mereka, selain itu perusahaan ini juga belum tuntas menutup kanal sesuai perintah sanksi administratif KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan),"kata Juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Ratri Kusumohartono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa, (10/7/2018).

Baca juga: Begini Pengakuan Oknum Pemberi Rokok ke Orangutan yang Viral

Menurut Ratri, kelalaian PT MPK dimanfaatkan pembalak hutan untuk mengangkut kayu dari dalam konsesi. Meski Balai Penegakan Hukum (Gakkum KLHK) Wilayah Kalimantan Barat, berhasil menangkap seorang tersangka pelaku penebangan liar di dalam konsesi PT MPK kawasan Hutan Produksi Sungai Sentap-Kancang Blok Hutan Gambut Sungai Putri, sayangnya, pemerintah belum menyentuh pemilik konsesi.

Padahal, Berdasarkan Undang-Undang tentang Kehutanan, PT MPK selaku pemegang konsesi bertanggung jawab menjaga hutan dari kerusakan di wilayah konsesinya.

Baca juga: Ini Penjelasan Susi Soal Bahaya Ikan 'Monster' Arapaima Gigas Bagi Peternak Ikan

Dalam penindakan yang dilakukan tim Gakkum KLHK, ditemukan enam sarang dan seekor orangutan. Hal ini memperkuat temuan Greenpeace Indonesia yang sebelumnya mengungkapkan hasil investigasi ke publik terkait pengerusakan habitat asli orangutan yang berada di kawasan konsesi PT MPK.

"Pemerintah harus melindungi total seluruh wilayah hutan gambut Sungai Putri dengan mencegah PT MPK mengembangkan konsesinya, serta KLHK harus menjabarkan rencana untuk melindungi keseluruhan lanskap ini," kata Ratri.

Jika pemerintah tidak memiliki skema perlindungan lanskap Sungai Putri yang komprehensif maka, menurut dia, industri yang tidak bermoral dan pelaku penebangan liar akan terus mengeksploitasi situasi ini dan merusak daerah-daerah yang begitu penting bagi mata pencaharian masyarakat setempat serta kawasan konservasi satwa liar.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More