Hadar Nafis Gumay Heran PKPU Masih Jadi 'Bola Panas' di DPR

Pantau.com - Mantan Pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menyebut Peraturan KPU (PKPU) baru yang melarang mantan koruptor untuk nyaleg tidak melanggar konstitusi. 

Hal ini lantaran, peraturan itu adalah peraturan biasa selayaknya peraturan harus ada patokan pendidikan terakhir untuk menjadi seorang presiden. Sehingga tidak semua orang juga bisa menjadi presiden ada syarat yang dipenuhi.

"Sepanjang itu diatur dan untuk melindungi hak pihak yang lain, apa semua orang lulusan SD bisa jadi calon Presiden kan tidak yang bisa lulusan SD aja, kayak gitu-gitulah, jadi tidak betul juga kalau kita mengatakan semua orang berhak," ujar Hadar kepada Pantau.com di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2018).

Baca juga: PAN Nilai Wacana Angket PKPU Caleg Berlebihan

Hadar mengatakan dirinya merasa aneh lantaran hanya DPR yang menolak PKPU, padahal aturan ini telah ditetapkan untuk menjaring calon presiden dan pejabat DPD serta tidak ada protes.

"Sudah DPD pencalonannya sudah selesai konsultasi sudah, enggak dibahas dikonsultasi sudah, sudah diperdebatkan, sudah diundangkan oleh menteri yang sama Yasonna Laoly, tapi giliran DPR masih diperdebatkan," papar Hadar.

Padahal publik jelas setuju dengan PKPU itu, dengan tujuan agar terpilihnya orang terbaik dan bukanlah mantan koruptor. Sehingga Hadar menyarankan KPU harus berani bersikap, atas kebutuhan dan dorongan publik.

"KPU itu harus bisa mengambil posisi dan mengatur yang adil, kalau presiden enggak boleh, yang ini juga enggak boleh dong. Toh publik juga sangat setuju, kita punya pemimpin yang jelas bersih," tutupnya.