Pantau.com - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan calon pendatang, terutama sifatnya sukarelawan, di calon ibu kota baru Indonesia harus memiliki modal, keterampilan, atau rencana pekerjaan jelas sehingga tidak memunculkan potensi konflik dengan masyarakat setempat.
"Dalam konteks kependudukan, saya kira siapapun yang akan pindah, terutama yang sifatnya volunter, itu yakin dulu bahwa ada kesempatan baru. Dan dia masuki kesempatan itu untuk bekerja," kata Kepala Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Harry Jogaswara dalam Seminar Nasional Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial Penduduk di Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Baca juga: Pemerintah Diharapkan Segera Tetapkan Pusat Ibu Kota Baru di Kaltim
Calon pendatang di calon ibu kota negara (IKN), katanya, harus memiliki potensi keterampilan atau jejaring yang jelas sehingga potensi tersebut dapat bermanfaat untuk pembangunan di calon ibu kota baru.
"Jadi jangan datang ke sana tidak punya modal apapun, tidak punya jejaring," ujarnya.
Ia mengatakan bagi ASN yang akan dipindahkan seiring dengan perpindahan ibu kota baru, mereka perlu juga mengenali wilayah yang akan mereka datangi, selain kemampuan yang sudah mereka miliki.
Baca juga: Infografis Ibu Kota Jakarta Terindikasi Rentan Ancaman Likuifaksi
Mereka juga disarankan untuk bekerja secara profesional tanpa memperdebatkan isu identitas yang kemungkinan dapat memicu konflik.
"Bekerja saja secara profesional. Kalau sudah urusan agama, itu masalah privat. Masalah masing-masing. Tidak perlu justru jadi pemicu konflik karena identitas itu," katanya.
rn- Penulis :
- Adryan N
