Forgot Password Register

Ini 3 Hal yang Wajib Dipertimbangkan Jika Pilkada Diputuskan Melalui DPRD

Ini 3 Hal yang Wajib Dipertimbangkan Jika Pilkada Diputuskan Melalui DPRD Pakar komunikasi politik Effendi Ghazali (Foto: Pantau.com / Sahat Amos Dio)

Pantau.com - Wacana perubahan sistem Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) langsung menjadi Pilkada melaui DPRD terus menjadi pembahasan utama antara pemerintah dan legislatif dalam beberapa waktu terakhir.

Pakar komunikasi politik Effendi Ghazali menilai ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dengan perubahan sistem pilkada.

"Ada tiga ujian sebelum Pilkada dikembalikan ke DPRD, yang pertama itu harus ada pengaturan kembali batas atas misalnya kita tetapkan batas atas 30 persen jadi dengan demikian orang masih punya 70 persen buat mencalonkan kalau pakai batas atas," ujar Effendi kepada Pantau.com di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta,  Kamis (19/4/2018).

Baca juga: DPR: KPK Setuju Pilkada Melalui DPRD

"Yang kedua sudah enggak relevan kita bicara pilkada threshold  apalagi nanti mau diadakan serentak tuh pilkada serentak dan pileg, itu gimana caranya kita punya kepala daerah threshold itu jadi 0 persen kepala daerah threshold atasnya mungkin 30 persen, sehingga calonnya tidak menjadi calon tunggal," sambungnya.

Selain itu, lanjut Effendi, untuk calon perseorangan yang ingin maju dalam pilkada, mengenai ketentuan dan persyaratannya harus lebih dipermudah lagi.

"Yang ketiga calon perorangan itu lebih dipermudah lagi, saya mengambil contoh untuk menjadi calon presiden yang misalnya mendaftar di negara bagian New York saja orang cuma butuh 15 ribu KTP,  di Indonesia untuk jadi Gubernur DKI aja butuh 525 ribu KTP," katanya.

Baca juga: Ini 4 Daerah Rawan di Pilkada Serentak 2018

Effendi menyatakan jika ketiga hal tersebut tidak mampu dipenuhi, pelaksanaan pilkada melalui DPRD sudah harus segera diterapkan.

"Kalau tiga itu dilaksanakan boleh langsung terus dilaksanakan pilkada langsung tapi kalau tiga itu enggak ada perbaikannya mending ya dibalikin ke DPRD lah," pungkasnya.

Sebelumnya, pertemuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo memunculkan wacana pengembalian Pilkada melalui DPRD lewat revisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Nah, saya kira ini tahun depan Pilkadanya sudah selesai serentak. Pak Ketua (DPR) menawarkan revisi ulang Undang-undang Pilkada dan nanti akan bisa kami bicarakan," kata Tjahjo, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 6 April 2018.  

Share :
Komentar :

Terkait

Read More