Forgot Password Register

Ini Alasan DPR Ajukan Rp7,7 T untuk Bangun Gedung Baru

Ini Alasan DPR Ajukan Rp7,7 T untuk Bangun Gedung Baru Gedung DPR. (Foto: Pantau.com/Fery Heryadi)

Pantau.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan permintaan anggaran Rp 7,7 triliun. Pada Rapat Paripurna DPR pada Selasa, 10 April 2018 lalu, disepakati anggaran ini akan digunakan untuk membangun alun-alun demokrasi, gedung baru DPR untuk akomodasi 15 anggota DPR.

"Itu kan anggaran yang kita ajukan Rp7,7 triliun lebih. Tapi yang paling banyak itu adalah satuan kerja kesekjenan. Tentang bangunan, tahap kedua ya. Walaupun tahap pertama belum dilakukan. Tetapi itu tetap harus kita anggarkan," ujar Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Anton Sihombing, di Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Baca juga: Tegas! PPP Minta KPK Usut Tuntas Korupsi Century

Anggaran untuk membangun alun-alun DPR dan adanya penambahan biaya fasilitas 15 Anggota DPR baru juga menjadi alasan bertambahnya pengeluaran kas negara di periode 2019-2024 mendatang.

Meski begitu, Anton tetap membantah adanya penambahan anggaran berlebihan untuk para elite politik di parlemen. "Pada prinsipnya penambahan anggaran yang signifikan itu nggak ada. Hampir sama. Hanya anggaran untuk alun-alun dan gedung, dan penambahan anggota DPR 2019 yang akan datang," katanya. 

Tentang pembangunan gedung, meski masih menjadi pro kontra di publik, Anton tetap bersikukuh akan menambahkannya dalam anggaran, karena gedung yang ia tempati bersama kawan lainnya amatlah sangat tidak layak.

Baca juga: Dukung Kenaikan THR ASN, DPR: Pasti Sudah Sesuai Kemampuan APBN

Bahkan politisi Golkar itu juga tak segan membandingkannya dengan kantor parlemen di negara lain.

"Harus. Apa layak ini gedung DPR. Apa layak kantor DPR gini? Coba. Coba kalian ke luar negeri, liat dulu kantor DPR di luar negeri. Smooth, tentram, di sini semua orang ngerokok," ujarnya menggebu-gebu.

"Saya melihat gedung ini sudah enggak layak lagi. Kalau enggak dikasih bangun gedung itu sudah enggak bener."

Nantinya Anton berencana membuat DPR mencontoh kantor Departemen Perhubungan yang memiliki sistem ketat, berikut juga tempat parkir yang ada.

"Makanya nanti mau saya bikin, parkir. Jadi parkir itu nanti ada penerimaan negara bukan pajak. Saya juga masuk ke kantor Dephub enggak bisa, harus pake chip. Walaupun itu mau ketemu sama menteri. Ini DPR juga akan kita gituin," tutupnya. 

Share :
Komentar :

Terkait

Read More