Forgot Password Register

Ini Catatan CITA Soal Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15

Ini Catatan CITA Soal Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. (Foto: Pantau.com/Fery Heryadi)

Pantau.com - Lembaga kajian dan riset perpajakan, Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA) memberikan catatan terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain Menghitung Peredaran Bruto, yang diterbitkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo mengatakan, ada catatan terutama terkait frasa "tidak sepenuhnya" dalam Pasal 1 yang harus diberi penafsiran yang jelas agar tidak subjektif dan menciptakan ketidakpastian di lapangan.

"Ini perlu untuk menjamin hak wajib pajak dan menciptakan keadilan dan kepastian hukum," ujar Yustinus dalam pernyataan resmi, Senin (5/3/2018).

Ia menuturkan, wajib pajak juga sebaiknya diberi hak untuk menguji metode yang digunakan pemeriksa pajak, agar sesuai atau mendekati kondisi yang sebenarnya.

Baca juga: Ini Tanggapan Mantan Dirjen Pajak Ken Soal Revisi Aturan Cara Penghitungan Peredaran Bruto

"Wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, atau dianggap mernilih menyelenggarakan pembukuan, yang pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Wajib Pajak: a. tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau pembukuan. Atau b. tidak atau tidak sepenuhnya mernperlihatkan dan/ atau meminjarnkan pencatatan atau pembukuan atau bukti pendukungnya, sehingga rnengakibatkan peredaran bruto yang sebenarnya tidak diketahui, peredaran bruto Wajib Pajak yang bersangkutan dihitung dengan cara lain. Tapi, untuk karyawan atau pegawai, tidak perlu khawatir karena bukan sasaran. Wajib pajak karyawan cukup menyimpan bukti penerimaan penghasilan atau bukti pemotongan pajak yang diterima, bukti-bukti kepemilikan aset atau utang," bunyi Pasal 1 PMK-15.

Jadi tidak benar bahwa petugas pajak akan meneliti, mencari-cari kesalahan, atau menggunakan PMK ini untuk menyisir objek pajak baru," ujar Yustinus.

Baca juga: Lha.. Ditjen Pajak Bantah Bakal Pungut Pajak dari Orang Meninggal

Meski demikian, Ia mengingatkan, langkah apa yang harus diantisipasi wajib pajak. Sesuai undang-undang, jika wajib, maka wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang baik sesuai ketentuan. Lalu, simpan seluruh dokumen atau bukti.

"Hitung pajak dengan benar dan bayar kewajiban sesuai perhitungan, dan laporkan ke kantor pajak. Niscaya kita menjadi wajib pajak patuh yang tak perlu takut, justru harus bangga," katanya.

Ia menambahkan, masyarakat juga tak perlu gusar dan khawatir. Menurutnya, tidak ada pajak baru, atau pemungutan yang agresif dan mencari-cari kesalahan. "Ini hanya aturan pelaksanaan, yang justru untuk menciptakan kepastian dan keadilan," ujar Yustinus.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More