Forgot Password Register

Headlines

Ini Isi Draft yang Diklaim Yusril Tak Direspon Prabowo

Ini Isi Draft yang Diklaim Yusril Tak Direspon Prabowo Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto (Foto: Antara/ Ahmad Subaidi)

Pantau.com - Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra 'blak-blakan' mengenai kondisi yang terjadi sebelum dirinya memutuskan bergabung menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf. Menurutnya, ia sudah mengusulkan format koalisi kepada Prabowo-Sandi agar koalisi bisa menguntungkan baik Pilpres maupun Pileg hanya saja Prabowo tak merespon.

Yusril mengatakan pihaknya mengutus dua perwakikan dari partainya yakni Ketua Dewan Syuro PBB MS Kaban dan Sekretaris Jenderal PBB Ferry Noor untuk bertemu Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab, untuk membahas masalah tersebut.

Baca juga: Yusril 'Blak-blakan' Ceritakan Kondisi Format Koalisi Indonesia Adil Makmur yang Dinilainya Tidak Jelas

Hasilnya sejumlah tokoh dan para ulama merumuskan draf aliansi, ada enam ketum parpol yang harusnya menandatangani draf itu, yaitu ketum Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, PBB, dan Berkarya. Hanya saja, kata Yusril, hingga kini Prabowo enggan menandatangani draf aliansi tersebut.

"Hasilnya sejumlah tokoh dan ulama merumuskan draf aliansi di rumah KH A Rasyid Abdullah Syafii. Draf itu dilaporkan ke HRS (Habib Rizieq Shihab) oleh Munarman dan dikirimkan tanggal 13 Oktober 2018 ke Pak Prabowo untuk direspons. Hingga kini tidak ada respons apapun dari beliau," jelasnya.

Adapun draf naskah ini sebagai berikut:

ALIANSI PARTAI POLITIK KEUMMATAN DALAM RANGKA PEMENANGAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN LEGISLATIF 2019

Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Legislatif Tahun 2019 merupakan momentum penting dalam mewujudkan pembangunan masa depan bangsa dan negara yang adil dan makmur. Hal ini menjadi keniscayaan di tengah kondisi kemiskinan, ketimpangan kesejahteraan antar warga dan praktek korupsi yang merajelela saat ini sebagai akibat ketidakeffektifan pemerintah mengendalikan kekuatan oligark di bidang politik dan ekonomi.

Indonesia diprediksi menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketujuh di dunia pada tahun 2030. Dengan pergeseran poros kekuasaan dari Barat ke Asia, Indonesia dipandang memiliki posisi dan peran strategis dalam menuju Negara Sejahtera. Namun peluang dan potensi ini bisa terlepas dan bahkan berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara ketika Indonesia masih dikelola dengan sistim kroni. Mengingat kronisme selain mengganggu sistem perekonomian, juga menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan.

Sebagai tonggak penting dalam mewujudkan kemaslahatan ummat, Pemilihan Umum 2019 tidak semata ditandai dengan kemenangan dalam pemilihan presiden, melainkan juga mutlak disertai dengan kemenangan dalam pemilihan legislative. Sehingga dapat menjamin terselenggaranya pemerintahan yang effektif karena didukung oleh kekuatan politik di parlemen dalam penentuan kebijakan di bidang perundangan dan anggaran. Sebaliknya tanpa kemenangan atau minimal wakil dari partai politik di parlemen, maka kemenagan dalam Pemilihan Presiden kelak tidak dapat menjamin agenda yang diusung partai politik pendukung dapat diwujudkan.

Klik Next...


Share :
Komentar :

Terkait

Read More