Pantau Flash
BI Prediksi Turis Muslim Akan Capai 158 Juta Orang Tahun Depan
Utang Luar Negeri Indonesia Menjadi 395,6 Miliar Dolar AS
Tol Terpeka Digratiskan Selama Sebulan
Tol Terpeka Diklaim Jadi Jalur Produktif Pulau Sumatera-Jawa
Rupiah Menguat 20 Poin, Kini di Angka Rp14.058-14.120

Ini Nih 4 Kedutaan di Canberra Paling Banyak 'Ngemplang' Denda Parkir

Ini Nih 4 Kedutaan di Canberra Paling Banyak 'Ngemplang' Denda Parkir Ilustrasi (Foto: Pixabay)

Pantau.com - Para diplomat asing yang berkantor di ibukota Australia, Canberra, secara keseluruhan berhutang denda parkir sekitar Rp600 juta. Di antaranya ada denda yang sudah dikeluarkan 16 tahun lalu.

Data yang dikeluarkan oleh pemerintah negara bagian ACT menunjukkan sebanyak 423 denda parkir yang telah dikeluarkan terhadap para dilomat asaing. Jenis pelanggaran mulai dari parkir di tempat khusus mobil medis sampai parkir di tempat berbayar tapi tidak membayar.

Secara keseluruhan, empat kedutaan yang paling banyak mengemplang denda parkir di Canberra yaitu Kedubes Rusia, Slovakia, Afghanistan dan Rumania.

Sekitar 50 persen dari denda tersebut paling banyak dilakukan oleh diplomat dan staf dari Kedutaan Rusia dan Slovakia. Staf dari Kedutaan Rusia sendiri sudah dikenai denda 175 kali yang belum dibayar dengan nilai keseluruhan $AUD 23 ribu (sekitar Rp230 juta).

Baca juga: Sri Mulyani Akui Akses Teknologi Digital di Luar Jakarta Masih Rendah

Kedutaan tersebut memiliki 15 diplomat di Canberra, meski keluarga dan staf boleh menggunakan kendaraan diplomatik yang memiliki nomor polisi berbeda dengan yang lain.

Menurut Konvensi Wina, para diplomat yang ditempatkan di negara lain tidak bisa dikenai dakwaan hukum oleh pihak berwenang setempat.

Namun pemerintah Australia telah meminta kepada para diplomat untuk menghormati hukum di Australia dan mengikuti petunjuk pihak kepolisian. Sebagian besar kedutaan mengikuti arahan tersebut dengan mengikuti aturan lalu lintas dan membayar denda bila memang mereka melakukan pelanggaran.

Dilansir ABC, aturan yang tertera di situs Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia mengenai perilaku para diplomat, disebutkan bahwa polisi bisa menghentikan kendaraan diplomatik dan meminta pengemudinya tes alkohol atau narkoba, namun mereka tidak berhak menahan diplomat asing.

Juga petugas bisa mengeluarkan denda bagi kendaraan diplomatik namun pengadilan tidak bisa memaksa diplomat untuk membayar.

Baca juga: Banyu Urip Suplai Minyak ke Domestik, Impor Minyak Mentah Berkurang

Dari 423 denda yang belum dibayar pelanggaran yang dilakukan bervariasi, mulai dari parkir di tempat yang seharusnya diperuntukkan bagi dokter dan parkir untuk mereka yang difabel. Delapan dari denda yang belum dbiayar itu berasal dari tahun 2003, 16 tahun yang lalu.

Pemerintah negara bagian ACT yang membawahi Canberra terus mencatat semua pelanggaran dan mengirimkan surat kepada kedutaaan, walau denda tersebut tidak dibayar.

Seorang juru bicara pemerintah mengatakan 'kami memperlakukan pelanggaran parkir ini sebagai hal yang serius dan mengirim surat kepada kedutaan berharap mereka membayar semua denda." Departemen Luar Negeri Australia (DFAT) mengatakan berharap semua denda itu akan dibayar.

"(DFAT) berharap para diplomat menghormati hukum Australia dan membayar denda yang dijatuhkan," kata seorang juru bicara DFAT.

"DFAT secara teratur mengingatkan kepada para diplomat bahwa mereka memiliki kewajiban untuk mentaati peraturan di Australia," pungkasnya.


Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Nani Suherni
Category
Ekonomi