IPW Desak Kapolri Pastikan Netralitas Polisi di Pilkada 2018

Pantau.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menuntut Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk tegaskan sikap netral Polri menjelang Pilkada serentak 2018. Pasalnya mendekati hari pencoblosan semakin banyak laporan ketidaknetralan aparat kepolisian.

"Meski sudah ada pejabat kepolisian yang dicopot dari jabatannya akibat mengkampanyekan paslon tertentu, tapi aksi ketidaknetralan polisi di berbagai daerah masih saja terjadi," ujar Neta dalam siaran persnya yang diterima Pantau.com, Minggu (24/6/2018).

Baca juga: Dua Teroris yang Ditembak Mati Incar Pilkada Jabar, Polisi Perketat Pengamanan

Kata Neta, hal ini ia lakukan setelah berkaca dari aksi protes warga Tapanuli Utara pada 22 Juni 2018 ke DPRD dan Polres Tapanuli Utara yang menuntut Kapolres mengundurkan diri karena dianggap tidak konsisten serta tak bisa menjaga netralitas di daerahnya.

"Apalagi ada oknum anggota DPR ikut-ikutan memengaruhi ketidaknetralan tersebut. Akibat ketidaknetralan polisi ini warga Tapanuli Utara khawatir terjadi konflik di daerahnya," ujarnya

"Padahal warga berharap Pilkada 2018 bisa berjalan lancar dan aman tanpa keberpihakan oknum-oknum kepolisian pada paslon tertentu. Warga justru berharap polisi mumpuni dalam menjaga proses demokratisasi di daerah itu," sambungnya.

Baca juga: Pengamat Nilai Isu Agama Tidak Akan Laku di Pilgub Jabar

Melihat hal itu, Neta bersyukur Mabes Polri dengan Satgas Nusantaranya langsung turun ke Tapanuli Utara, sehingga konflik mampu diredam.

Tak sampai di sana, Neta melanjutkan,  kasus lainnya terjadi di Kepulauan Riau (Kepri), di mana terjadi pertemuan Wakapolda Kepri Brigjen Yang Fitri dengan Ketua DPD PDIP Kepri Suryo Respationo dan tim sukses salah satu Paslon di salah satu Kedai Kopi Tanjungpinang yang semakin menguatkan ketidaknetralan polisi setempat.

"Untuk itu Wakapolda perlu menjelaskan pertemuan itu secara transparan agar pilkada di daerah ini berjalan aman tanpa konflik," paparnya.

"IPW berharap kasus ini tidak terulang lagi, apalagi Mabes Polri sudah membentuk Satgas Nusantara untuk menjaga pilkada 2018 yang aman, damai, dan lancar. Namun masih saja banyak oknum oknum polisi yang bermain dan tidak netral sehingga menimbulkan ancaman konflik di pilkada 2018," tutupnya.