Pantau.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut bahwa tugasnya sebagai wapres akan lebih banyak mengurusi terkait dengan pembangunan sumber daya manusia, ekonomi syariah dan penanggulangan pascabencana.
"Secara khusus saya ditugasi beberapa tugas, salah satunya kemiskinan, stunting, mungkin juga nanti penanggulangan bencana, kemudian juga pemberdayaan ekonomi masyarakat karena berkaitan dengan kemiskinan, dan juga ada pendidikan," kata Ma'ruf kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Jumat (1/11/2019).
Baca Juga: Ada Pihak Tak Puas dengan Kabinet, Ma'ruf: Saya dan Pak Jokowi Juga Sama
Terkait pembangunan sumber daya manusia, khususnya penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting atau kekerdilan pada anak, Ma'ruf telah memimpin rapat koordinasi perdana dengan memanggil sejumlah menteri.
Pasca menggelar rapat terbatas tersebut Wapres Ma'ruf mengatakan penanggulangan kemiskinan dan penanganan kekerdilan akan menjadi program gerakan nasional dan diprioritaskan, sehingga angka kemiskinan dan stunting di Indonesia bisa dihilangkan.
"Penanggulangan kemiskinan ini dan stunting merupakan gerakan nasional. Karena kita ingin membangun Indonesia maju, maka tentu kita harus menekan sekecil mungkin, bahkan menghilangkan, kemiskinan yang sekarang masih sekitar 9 persen," ungkapnya.
Ma'ruf menjelaskan untuk permasalahan kekerdilan pada anak, pihaknya sudah menugaskan Mendagri Tito Karnavian untuk menjadi koordinator tim yang membawahi antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Baca Juga: Komentari Pertemuan NasDem-PKS, Jokowi: Itu Biasa, Jangan Bawa Perasaan
"Semua kementerian berkomitmen untuk menjadikan kedua masalah itu menjadi programnya. Yang menjadi hal penting adalah yaitu koordinasi, supaya kerjanya dilakukan secara bersama dengan kerja yang terkoordinasi dari Pusat sampai ke daerah," tandasnya.
Terkait anggaran, Ma'ruf mengatakan Pemerintah akan menganggarkan Rp320 triliun untuk penanggulangan kemiskinan dan Rp60 triliun untuk penanganan kekerdilan pada anak, yang akan dimasukkan dalam APBN Tahun Anggaran 2020.
- Penulis :
- Bagaskara Isdiansyah
