Forgot Password Register

Headlines

Jawaban Kementerian Lingkungan Hidup Atas Dilema Limbah Freeport

Jawaban Kementerian Lingkungan Hidup Atas Dilema Limbah Freeport Kegiatan operasional di PT Freeport Indonesia (Foto: Freeport)

Pantau.com - Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan klarifikasi pembelaan terhadap PT Freeport Indonesia (PTFI).

Hal ini menjawab pernyataan dugaan kerusakan lingkungan dari aktivitas tambang emas Freeport yang dituliskan melalui surat terbuka dari Centre Of Energy and Resoursces (CERI).

Dalam pernyataan melalui surat terbuka itu, CERI menduga Freeport mencemari sungai Aghawagon dengan limbah pertambangannya atau tailing yang seluas 230 KM².

Baca juga: Kata Sri Mulyani Robot yang Bekerja Juga Harus Bayar Pajak

Inspektur J‎enderal KLHK, Ilyas Asaad menjelaskan, pemerintah telah mengeluarkan izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dalam pengoperasian tambang Freeport sejak tahun 1997 silam. 

Dalam Amdal tersebut disebutkan, bahwa untuk mengelola tailing, maka dibangun tempat penimbunan yang disebut modified ajkwa deposition Area (ModADA) seluas 230 KM²

"Dan untuk menghindari melubernya tailing dimaksud, maka di sisi timur dibangun tanggul sepanjang 54 Kilometer dan di sisi barat sepanjang 52 kilometer dengan jarak antara 4-7 kilometer. Dengan demikian, maka ModADA telah diperhitungkan dalam Amdal dan atau izin lingkungan," ujarnya saat jumpa pers di Gedung Manggala ‎Wanabakti, KLHK, Jakarta, Rabu (9/1/2019). 

Baca juga: Total Transaksi e-Money Capai Rp13,4 Triliun, Sayonara Uang Tunai

Selain itu kata dia, terkait penggunaan sungai tersebut, Freeport juga memegang izin dari pemerintah daerah. Izin tersebut tertuang dalam surat keputusan Gubernur Provinsi Irian Jaya Nomor 540/2102/set tentang Ijin Pemanfaatan Sungai Aghawagon, Sungai Otomona, Sungai Ajkwa dan Sungai Minajerwi untuk Penyaluran Limbah Pertambangan.

Kemudian juga, Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penetapan Peruntukan dan Pemanfaatan Sungai Aghawagon, Otomona, Ajkwa di Kabupaten Mimika.

"Dengan demikian penggunaan sungai serta areal seluas 230 kilometer persegi telah diperhitungkan sejak awal sebagai tempat penampungan tailing," ungkapnya. 

Sebelumnya, CERI juga menyatakan tailing yang berjumlah 230 juta metric ton per hari menimbulkan perubahan ekosistem di sungai, hutan, estuaria dan sudah mencapai kawasan laut. Melalui perhitungan yang dilakukan oleh IPB dan LAPAN, jasa ekosistem yang dikorbankan adalah 13,5 juta dolar AS atau Rp185 triliun.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More