Forgot Password Register

Jika Tak Ajukan APBNP 2018, Pemerintah Harus Lakukan Langkah Berikut

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo melaksanakan rapat kerja (raker) (Foto:Biro Pres Kemenkeu) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo melaksanakan rapat kerja (raker) (Foto:Biro Pres Kemenkeu)

Pantau.com - Ekonom Universitas Andalas Elfindri mengingatkan pemerintah terus menggenjot sisi penerimaan agar "tax ratio" meningkat jika tidak akan melakukan perubahan terhadap APBN 2018.

"Boleh saja pemerintah memutuskan tidak akan mengajukan RAPBNP 2018, dengan pertimbangan bahwa postur APBN cukup baik dan tidak mengalami deviasi yang besar dari sisi jumlah penerimaan negara dan jumlah belanja negara," kata Elfindri, Kamis (12/7/2018).

Kebijakan tidak melakukan perubahan terhadap APBN 2018 tersebut dikuatkan karena defisit lebih kecil dari yang direncanakan. Defisit APBN ditetapkn sebesar 2,12 persen dari PDB atau Rp314 triliun yang lebih rendah dari rencana semula 2,19 persen atau Rp325 triliun.

Baca juga: Ini Isi Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019

Menurut Elfindri, kondisi APBN seperti itu yang tergambar dari total penerimaan negara diperkirakn sebesar Rp1.903 triliun itu, bisa dicapai jika pemerintah juga harus melakukan penyeleksian proyek dengan ketat sehingga masih ada peluang untuk efisiensi.

"Lakukan pemilihan aktifitas yang berkonsekwensi pada APBN, bukan kondisi sekarang karena berebut anggaran, masing-masing pos yang belum pas atau asal jalan saja,"terangnya.

Ia menekankan bahwa sampai sekarang masih terjadi rebutan anggaran antar departemen sebagai bentuk pandangan orang awam.

Baca juga: Disinggung Soal Freeport, Jokowi: Jangan Dipikir Mudah Negosiasi

Seperti anggaran untuk pertahanan dan keamanan perlu ditelusuri juga mana yang efektif, begitu pula di bidang pendidikan terasa masih belum optimal tunjangan dan remunerasi.

"Akan tetapi remunerasi tidak ada kaitannya dengan produktivitas sehingga ini penghematannya mesti dikalkulasi ulang," jelasnya.

Sementara itu jika dikaitkan dengan keputusan pemerintah tersebut apakah akan berdampak pada asumsi makro terutama dikaitkan dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, Elfindri memandang bahwa nilai tukar hanya bisa dipengaruhi terutama dengan kebijakan BI yaitu menaikkan suku bunga.

Permintaan dolar AS, katanya lagi, akan meningkat karena bahan baku impor dan pembayaran cicilan utang sementara suplai dolar AS tidak meningkat

Share :
Komentar :

Terkait

Read More