Forgot Password Register

JK Dukung Gugatan Masa jabatan Cawapres, Demokrat: Kemunduran Demokrasi

JK Dukung Gugatan Masa jabatan Cawapres, Demokrat: Kemunduran Demokrasi Hinca Panjaitan (Foto: Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan uji materi terkait masa jabatan wapres dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Jumat, 20 Juli 2018.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan itu merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Menurutnya, untuk mempertahankan demokrasi Indonesia maka perlu regenerasi dalam posisi presiden maupun wakil presiden.

"Ya tentu saya tadi sampaikan prespektif kita regenerasi, itu saya kira akar paling kuat untuk demokrasi kita. Oleh karena itu, memberikan kesempatan pada anak bangsa terus ganti-gantian sesuai amanat konstitusi itu bagus saya kira me-maintance demokrasi kita," ujar Hinca di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018).

Baca juga: JK Dinilai 'Ambisius' Jika Ajukan Diri Jadi Pihak Terkait Gugatan Masa Jabatan Wapres

Hinca menjelaskan, sikap Partai Demokrat sejak lama telah sepakat membatasi kekuasaan yang terlalu panjang. Dirinya menilai masa kepemimpinan dua periode itu sudah sangat cukup bagi seseorang menjadi presiden maupun wakil presiden

"Partai Demokrat, sejak awal kami mengingatkan bahwa pembatasan dua periode itu adalah bagian dari koreksi kita terhadap orde baru waktu itu. Jadi, semua orang dengan konsep kita reformasi sepakat mengakhiri dominasi yang terlalu panjang," jelasnya. 

Untuk itu, ia berharap Mahkamah Konstitusi dapat segera memutuskan perkara gugatan, bersamaan dengan putusan terkait Presidential Treshold (PT). 

Baca juga: Perindo Kaget Jusuf Kalla Dukung Gugatan Masa Jabatan Wapres ke MK

"Jadi, tentu kita berharap MK memutuskan sama dengan memutuskan gugatan yang PT karena ini menyangkut kehidupan berkonstitusi bernegara," pungkasnya. 

Sekadar informasi saat ini sedang berlangsung gugatan uji materi terkait masa jabatan calon presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu pemohon adalah Partai Perindo.

Gugatan tersebut menuai polemik, sebab gugatan tersebut dilayangkan menjelang tahapan pilpres yakni pendaftaran capres-cawapres digulirkan. Partai besutan Hary Tanoesoedibjo (HT) itu diketahui berada di koalisi yang menginginkan Jokowi-JK bisa menjadi pasangan di periode kedua.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More