Forgot Password Register

JK: Guru PNS Jangan Mau Jadi Alat Politik!

JK: Guru PNS Jangan Mau Jadi Alat Politik! Pegawai Negeri Sipil (Foto: Pantau.com/Fery Heryadi)

Pantau.com - Para guru sekolah negeri diminta untuk bersikap netral dalam pemilihan umum, baik pilkada, pemilu anggota legislatif, maupun pilpres. Imbauan tersebut disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menanggapi pertanyaan salah satu anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada Selasa, (10/7/2018).

Hal ini disampaikan terkait dengan adanya oknum pejabat daerah yang mengancam akan memutasi guru yang tidak memilih calon tertentu pada pilkada serentak 2018.

"Tentang pemilu, ya, saya dengar banyak daerah-daerah. Itu juga kesalahan guru, kenapa mau jadi tim sukses. Jangan jadi tim sukses, dan kita harus sepakat untuk hal itu, harus netral, jangan jadi tim sukses," kata JK di Gedung PGRI Jakarta.

Baca juga: Jusuf Kalla Pastikan Pilkada 2018 Berlangsung Aman

JK meyakini, dengan bersikap netral guru PNS dapat terhindar dari ancaman pasangan calon kepala daerah, terutama kubu petahana, untuk dimutasi dan dimanfaatkan sebagai alat politik.

"Jangan jadi tim sukses sehingga tidak ada lagi yang dapat begitu walaupun tentu calon yang bisa mengancam pasti yang incumbent karena yang incumbent tidak ada aparatnya," ujar Kalla.

Baca juga: Ditanya Soal Sosok Cawapres Jokowi, Ini Kata Jusuf Kalla

Namun, Kalla menambahkan, bersikap netral bukan berarti guru PNS tidak boleh menggunakan hak pilihnya. Kalla berharap, pilihan politik PNS sebaiknya tidak dicerminkan dalam kelompok sehingga tidak menimbulkan potensi konflik politik.

"Bahwa ada pilihan-pilihan pribadi, itu silakan. Akan tetapi, tidak kemudian secara berkelompok atau secara perseorangan masuk ke tim sukses untuk kerja bupati atau kerja gubernur," tambahnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Wilayah Sulawesi Selatan Wasir Talib, dalam Dialog Publik Pendidikan Nasional, mengeluhkan adanya intervensi politik bagi guru-guru PNS di Sulawesi Selatan pada pelaksanaan pilkada serentak, 27 Juni 2018.

"Pada saat akhir politik, guru juga selalu dijadikan komoditas politik, diancam mutasi ke mana-mana kalau tidak memilih calon tertentu," ujar Wasir.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More