Forgot Password Register

JK Sebut Ancaman Tarif Trump karena Perang Dagang AS-China

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (Foto:Pantau.com/Reza) Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (Foto:Pantau.com/Reza)

Pantau.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan perang dagang antara Amerika Serikat dengan China memiliki dampak langsung dan tidak langsung untuk perekonomian Indonesia.

"Ini yang perang dagang kan Amerika dengan China, tapi tentu ada dampaknya ke kita; ada dampak langsung dan ada dampak tidak langsung," kata Wapres Jusuf Kalla usai menghadiri Sarasehan Nasional "Merawat Perdamaian: Belajar dari Resolusi Konflik dan Damai di Maluku untuk Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur" di Hotel JS Luwansa Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Baca juga: Mendag Bantah Ketegangan Perdagangan RI-AS Akibat Dugaan Penipuan Dagang AS

Dampak langsung ketegangan perdagangan kedua negara itu ke Indonesia antara lain dengan evaluasi produk-produk ekspor asal Indonesia oleh Pemerintah Amerika Serikat melalui sistem evaluasi GSP (generalized system of preferences).

"Dampak langsungnya, Amerika sekarang mempertimbangkan untuk mengevaluasi GSP, yang memberikan keutamaan kepada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia," jelasnya.

Saat ini, Pemerintah Amerika Serikat sedang mengevaluasi sekitar 124 produk eskpor Indonesia, antara lain tekstil, kapas dan produk perikanan seperti udang dan kepiting. Kebijakan evaluasi impor AS tersebut dilakukan untuk menentukan jenis produk yang masih layak masuk ke negara itu.

Baca juga: Ini Produk RI yang Terkena 'Gertakan' Perang Dagang AS

Sementara itu, dampak tidak langsung dari perang dagang tersebut adalah nilai ekspor bahan baku Indonesia ke China menurun karena lemahnya produksi industri Negeri Tirai Bambu tersebut.

"Oleh karena itu, upaya kita adalah bagaimana menstabilkan ekonomi dalam negeri sehingga bukan hanya ekspor, tapi konsumen dalam negeri kita bisa tumbuh menjadi pasar yang baru," ujarnya.

Kebijakan evaluasi impor AS tersebut merupakan kebijakan perdagangan sepihak (unilateral) yang umumnya dimiliki negara maju untuk membantu perekonomian negara berkembang, tetapi tidak bersifat mengikat bagi negara pemberi maupun penerima.


Share :
Komentar :

Terkait

Read More