Forgot Password Register

JK Soal Koruptor Dilarang Nyaleg: MenkumHAM Harus Hargai KPU!

Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Foto: Pantau.com/Reza Saputra) Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Foto: Pantau.com/Reza Saputra)

Pantau.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kewenangan mengatur tahapan pencalonan anggota legislatif menjadi wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedangkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) bertugas untuk mengundangkan peraturan tersebut.

"Walaupun ada perbedaan pendapat, termasuk di DPR, dalam pemilu tentu yang punya kewenangan mengatur ini ya KPU. Kita saling menghargai tugas masing-masinglah," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa, 5 Juni 2018.

Terkait penolakan KemenkumHAM untuk mengundangkan draf peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten-kota, Wapres akan menanyakan alasan MenkumHAM Yasonna Laoly enggan menomori PKPU tersebut.

"Ini kan MenkumHAM memang yang mengundangkan, memberi nomor; saya belum tahu alasannya apa, tapi nanti akan saya cek," tambah Wapres.

Wapres Kalla mendukung KPU dalam mengatur larangan mantan terpidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam Pemilu 2019 mendatang.

Menurut JK, larangan tersebut dapat menyaring calon-calon legislator yang tidak terlibat kasus korupsi, khususnya terhindar dari mantan koruptor.

"Kita ingin di legislatif itu orang yang betul-betul bersih, mempunyai martabat dan mempunyai kewenangan yang baik. Kalau mantan residivis masuk ke situ kan tentu tidak enak juga," tegasnya.

Baca juga: Soal Eks Koruptor Dilarang Nyaleg, Jokowi: Itu Hak Seseorang untuk Berpolitik!

Sebelumnya, KPU bersikukuh untuk mengatur larangan mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan anggota legislatif.

Namun, konten larangan tersebut mendapat penolakan dari partai politik, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

KPU dan KemenkumhHAM juga telah berdiskusi di Kantor Kemenkumham untuk membahas mengenai draf PKPU pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten-kota..

Sebelumnya, Komisioner KPU Viryan mengatakan intervensi KemenkumHAM terhadap pengesahan draf peraturan tersebut dapat menghambat tahapan Pileg.

"Ya kalau KemenkumHAM tidak setuju itu berpotensi pelaksanaan Pileg jadi terhambat," kata Viryan.

Menurut dia, KemenkumHAM tidak memiliki kewenangan untuk ikut meninjau kembali konten draf PKPU, karena hal itu sudah dibahas di DPR bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi II.

"KemenkumHAM kan posisinya pada proses administrasi pengundangan, soal konten itu wewenangnya ada di kami, dan selama ini proses pengundangan draf PKPU itu tidak ada masalah, sudah ada belasan peraturan KPU diundangkan ke KemenkumHAM dan mekanismenya lancar-lancar saja," ujarnya.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More