Jokowi Dituding Pencitraan soal BBM, Razman Arif Kaitkan SBY

Pantau.com - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Razman Arif Nasution, membantah keras penyataan yang menyebut elektabilitas Jokowi akan anjlok di Pilpres 2019 sehingga batal menaikkan harga BBM.

"Sekarang Pak Jokowi melihat pertimbangkan ada masukannya, apa salahnya?, Kemudian itu dibatalkan dan pemerintah mengatakan 'Pak Jokowi jangan ditunda dong', beliau mengatakan 'tidak perlu dinaikkan karena masih ada beberapa ruang'," ungkap Razman di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018).

Baca Juga: Seperti Olahraga, Jokowi-Prabowo Dianggap Pemersatu bangsa oleh INAPGOC

Anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf itu menilai keputusan Jokowi sudah benar, semata-mata untuk menghentikan kegaduhan yang ada, karena diprediksi jika BBM naik masyarakat akan bergejolak dan melakukan protes, dan pemerintah dianggap pro rakyat.

"Sepanjang ada ruang tidak memberatkan rakyat konsep kita adalah untuk kesejahteraan rakyat maka itu tidak dilakukan tidak boleh dilakukan kenaikan itu," tuturnya.

Razman juga berang saat disebutkan pembatalan yang dilakukan Jokowi karena khawatir citranya anjlok jelang pilpres. Bahkan ia justru menuding bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lah yang melakukan pencitraan sesungguhnya.

"Maka yang saya katakan tadi, yang muncul pertama kali muncul pencitraan itu masa siapa? Masa Pak SBY, Pak Jokowi itu bukan pencitraan dia teorinya itu blusukan ,turun ke rakyat kelihatan hasilnya dan dia membawa beberapa kepimpinan kepala negara juga blusukan," ujarnya menggebu-gebu.

Tidak sejalannya keputusan Menteri ESDM Ignatius Jonan untuk menaikkan harga BBM dengan Jokowi, bukan berarti mantan Walikota Solo itu tidak tahu akan keputusan tersebut, Razman berdalih Jokowi tengah disibukkan menjelang perhelatan International Monetary Find (IMF) bersama bank dunia.

Baca Juga: Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Polisikan Akun Facebook Penebar Kebencian

"Maka dalam hitung-hitungan menteri-menteri itu diberi kewenangan-kewenangan, betul ada kewenangan-kewenangan, tapi jangan lupa dalam sistem kewenangan itu ada yang namanya koordinatif, karena itu ada Menko Menteri koodinator," ungkapnya.

"Artinya mungkin tipikal-tipikal menteri ini boleh saja berbeda-beda tapi mungkin dia sudah koordinasi lalu dia form, tapi kemudian dapat masukan, akhirnya dibatalkan," lanjutnya.