Forgot Password Register

Jonan Harapkan IUPK Freeport Segera Final

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan (kiri) didampingi Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar (kanan) (Foto:Antara/Dhemas Reviyanto) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan (kiri) didampingi Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar (kanan) (Foto:Antara/Dhemas Reviyanto)

Pantau.com - Menteri Energi Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengharapkan finalisasi penandatanganan pokok-pokok perjanjian (Head of Agreement/HoA) antara Freeport-Mcmoran Inc (FCX) dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dapat segera diselesaikan.

"Mudah-mudahan penandatanganan HoA bisa difinalisasi lebih cepat sehingga akuisisi 51 persen saham PTFI bisa berjalan," kata Jonan di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis.

Kementerian ESDM sebagai regulator akan memfinalkan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK OP) setelah divestasi tuntas dan stabilitas investasinya sudah sepakat.

Baca juga: Sah! Indonesia Kuasai 51 Persen Saham Freeport

"Kalau smelter dan ketentuan lain dalam UU Minerba sudah tidak ada masalah sejak tahun lalu," ujar Jonan.

Inalum, FCX, dan Rio Tinto telah melakukan penandatanganan Pokok-Pokok Perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasoi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia ke Inalum.

Dalam perjanjian tersebut, Inalum akan mengeluarkan dana sebesar 3,85 miliar dolar AS untuk membeli hak partisipasi dari Rio Tinto di PTFI dan 100 persen saham FCX di PT Indocopper Investama, yang memiliki 9,36 persen saham di PTFI.

Jonan mengatakan keseluruhan kesepakatan dengan FCX yang meliputi divestasi 51 persen saham, perubahan dari Kontrak Karya menjadi IUPK OP, dan komitmen pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian telah dapat diselesaikan.

"Kami harapkan nilai tambah komoditas tembaga dapat terus ditingkatkan melalui pembangunan pabrik peleburan tembaga berkapasitas 2 hingga 2,6 juta ton per tahun dalam waktu lima tahun," katanya.

Kesepakatan pada 27 Agustus 2017 memuat pokok-pokok antara lain landasan hukum yang mengatur hubungan antara RI dan PTFI akan berupa IUPK OP dan bukan dalam bentuk Kontrak Karya.

Baca juga: Dirut Inalum: Freeport Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi

Kemudian disepakati pula divestasi saham 51 persen untuk kepemilikan nasional Indonesia. PTFI juga membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter di dalam negeri.

Pokok berikutnya yaitu penerimaan negara secara agregat atau total lebih besar dibandingkan penerimaan negara melalui Kontrak Karya selama ini dan perpanjangan masa operasi maksimal dua kali 10 tahun akan diberikan setelah PTFI memenuhi kewajiban yang diatur dalam IUPK OP.

"Harus ada rekomendasi tertulis dari Kementerian LHK untuk persyaratan perpanjangan dua kali 10 tahun. Perpanjangan bisa diberikan dengan rekomendasi atau tidak ada masalah serius terkait masalah lingkungan hidup," pungkasnya.


Share :
Komentar :

Terkait

Read More