Forgot Password Register

Kasus Penembakan Papua, PPAD Minta Pemerintah Evaluasi Intelijen

Kasus Penembakan Papua, PPAD Minta Pemerintah Evaluasi Intelijen Prajurit TNI bersiap menaiki helikopter menuju Nduga di Wamena, Papua (Foto:Antara/Iwan Adisaputra)

Pantau.com - Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnakri meminta pemerintah mengevaluasi kinerja intelijen di Papua, setelah peristiwa tewasnya puluhan pekerja di Nduga, Papua pada Minggu, 2 Desember 2018.

"Kami menyarankan masalah intelijen dievaluasi menyeluruh dan komprehensif karena kesannya kejadian tersebut tidak ada keterpaduan," kata Kiki dalam konferensi pers di Gedung PPAD, Jakarta, Jumat (7/12/2018).

Baca juga: Tujuh Jenazah Korban Penembakan Papua Berhasil Diveakuasi ke Timika

Kiki Syahnakri mengatakan, apabila fungsi intelijen berjalan dengan baik, maka peristiwa penembakan puluhan pekerja proyek Trans-Papua oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, tidak akan terjadi.

Dia menilai seharusnya intelijen mewaspadai adanya gerakan separatis di Papua terutama tanggal 1 Desember adalah Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Tanggal 1 Desember itu adalah, HUT OPM, masa intelijen tidak ada peringatannya untuk mewaspadai itu," ujarnya.

Dia mengatakan mengapa kinerja perlu ditekankan karena operasi apapun perlu data intelijen karena kalau tidak maka sasaran tidak dapat dicapai.

Kiki juga meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh terkait penanganan keamanan di Papua, menyangkut masalah manajemen operasi TNI-Polri seperti sistem intelijen, taktis, koordinasi, teritorial.

"Saya tidak tahu kinerja intelijen di Papua seperti apa, sehingga kami sarankan dievaluasi secara komprehensif dan menyeluruh," katanya.

Menurut dia, kerja intelijen seharusnya dapat mendeteksi senjata yang diduga banyak diselundupkan di Papua sehingga digunakan kelompok bersenjata untuk menyerang warga sipil dan prajurit TNI-Polri.

Dia menilai intelijen Indonesia harus peka dan mengusut asal usul senjata tersebut sehingga bisa dilakukan deteksi dini dan pencegahan agar tidak terjadi peristiwa penembakan.

Baca juga: Negosiasi Besaran Santunan PT Istaka Karya untuk Keluarga Korban Penembakan Papua Berjalan Alot

"Selain itu, Indonesia yang memiliki garis pantai yang panjang, TNI-Polri sulit mendeteksi masuknya senjata sehingga apabila masyarakat mengetahui adanya dugaan senjata yang masuk, mereka harus melaporkan kepada institusi TNI dan Polri," tuturnya.


Share :
Komentar :

Terkait

Read More