Pantau Flash
Hampir Seribu Personel Pengamanan VVIP Amankan Kedatangan Jokowi di NTT
Jakarta Diprediksi Akan Diguyur Hujan Sejak Siang hingga Malam Nanti
Puluhan Pohon Ganja Ditemukan Tumbuh Subur di Gunung Guntur Jabar
BIN Sudah Deteksi Sejak Lama Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire
Kominfo: Netflix Harus Patuh dengan Regulasi UU ITE

Kata Pihak Swasta Sulit Investasi di Sektor Infrastruktur Publik

Kata Pihak Swasta Sulit Investasi di Sektor Infrastruktur Publik Proyek LRT Cawang (Foto: Pantau.com/Ratih Prastika)

Pantau.com - Saat ini kebutuhan infrastruktur RI masih bergantung pada investasi dari swasta. Pasalnya APBN saat ini baru bisa mendanai kebutuhan infrastruktur sebesar 30 persen saja, sementara 70 persennya dipenuhi oleh investasi dari swasta. 

Namun ternyata masih ada kendala yang dihadapi oleh pihak swasta saat ingin berinvestasi di sektor infrastruktur. Pasalnya masih ada beberapa hal yang dianggap belum menguntungkan bagi swasta.

"Harus jelas model bisnisnya. Distribusi risiko juga harus ada kejelasan, ada nilai ekonomi. Soal pengadaan tender dan sebagainya," ujar CEO Toll Road Business Group Astra Infra, Krist Ade Sudiyono dalam sebuah diskusi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).

Baca juga: BPTJ Targetkan Jakarta Hanya Butuh 10 Tahun Ubah Transportasi Kota

Pihaknya juga meminta agar pemerintah dapat bertanggung jawab dengan setiap proyek terutama ketika terjadi reaksi penolakan pada proyek yang diusulkan.

"Solusi dari transportasi itu khususnya di Jabodetabek, kata Krist tidak bisa didekati hanya dari satu prespektif, tapi harus dari komprehensif view dari pihak swasta sampai pemerintah. Dengan demikian, swasta akan lebih merasa aman untuk ikut terlibat dalam proyek pembangunan yang digagas pemerintah," katanya. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihartono menilai pihaknya harus lebih optimal untuk menggaet pihak swasta. Pasalnya kata dia investasi yang dibutuhkan masih cukup tinggi. 

"Ini tantangan buat kami di BPTJ, kalau disampaikan swasta belum tertarik kita harus usaha optimal. Karena dengan rencana aksi yang saya buat 2020-2024 dengan perhitungan Investasi Rp305 triliun, itu 70 persen dari swasta," paparnya.

Baca juga: BPJT: Pemindahan Ibu Kota Hanya Turunkan 10 Persen Pergerakan Orang

Lebih lanjut kata dia, mengenai perizinan pihaknya akan pasang badan agar investor mendapatkan kemudahan dan memperkecil resiko, dengan demikian swasta akan merasa aman saat berinvestasi. 

"Soal perizinan BPTJ yang akan lakukan ke Pemda. Karena kalau mereka, resiko diambil mereka tidak mau, jadi kita harus bantu," katanya. 

"Karena sesuatu terwujud kalau bareng-bareng pemerintah dan swasta satu kamar, yang di kamar lain masyarakat harus dilayani. Itu polanya jadi swasta nyaman, karena investasi di publik infrastruktur itu jangka panjang tidak seperti yang biasanya. Kita perlu amankan mereka supaya bisa berbisnis di sektor transportasi," pungkasnya.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Nani Suherni
Reporter
Ratih Prastika
Category
Ekonomi

Berita Terkait: